"Surat keputusan bersama yang diluncurkan oleh Mendagri, Menpan-RB, ketua Bawaslu, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), menjadi acuan bagi birokrasi ASN, Baik itu guru, Polisi, TNI, sampai pada kepala desa dan perangkat desa untuk tidak masuk dalam pusaran politik praktis, karena berkaitan dengan tupoksi dan profesionalitasnya sebagai seorang Abdi Negara"
SKB bagi ASN ini disamping menjadi acuan dan aturan main bagi ASN menjelang pemilu 2024 yang kian memanas, sehingga netralitas menjadi prinsip yang harus dipatuhi oleh seorang abdi Negara.
Larangan bagi ASN masuk dalam pusaran politik praktis memang menjadi sorotan, pasalnya dalam percaturan politik yang akan datang, tidak menutup kemungkinan aparatur Sipil Negara (ASN) bisa masuk dalam gubangan politik praktis mulai dari tingkat atas sampai pada level yang paling bawah sekalipun.
ASN meski tidak secara terang benderang memiliki dukungan, namun tidak menutup kemungkinan operasi senyap bisa saja terjadi untuk mendukung para calon mulai dari pilihan legislatif sampai pada pilihan calon presiden dan wakil presiden.
Lantas apakah SKB tersebut berlaku pula terhadap guru honorer ? Tentu saja tidaklah demikian, karena guru honorer masih memiliki hak untuk berpolitik praktis, selama guru honorer belum diangkat menjadi ASN.
Setelah peluncuran SKB tentang larangan bagi ASN untuk berpolitik praktis, apakah tidak menutup kemungkinan pelanggaran itu bisa terjadi ? Lantas para pelanggar itu akan terkena sanksi seperti apa ? Peringatan 1, 2, 3, mutasi, atau sampai berujung pemecatan ?
Dikutip dari laman kompas.com, Dalam surat tersebut sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Acuan SKB yang dikeluarkan oleh penyelenggara Negara tersebut bersifat mengikat, sehingga jika terjadi pelanggaran, tentu sanksinya cukup berat, sehingga tuntutan netralitas bagi ASN ini menjadi sorotan Publik menjelang pemilu tahun 2024.
SKB Resmi di tandatangani oleh 5 lembaga NegaraÂ
Menjadi dasar hukum yang kuat dan mengikat atas surat keputusan bersama (SKB) yang ditanda tangani oleh 5 negara tentang larangan bagi ASN masuk dalam pusaran politik praktis ditengah kian menghangatnya suhu politik di negeri ini.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahws SKB tersebut mengikat dan memiliki dasar hukum yang kuat atas larangan bagi ASN untuk masuk dalam pusaran politik praktis.
Lantas bagaimana kenyataannya dilapangan ? Karena tidak menutup ksmungkinan secara diam-diam cukup banyak ASN yang secara tidak langsung masuk dalam gubangan politik praktis, sehingga perannya tidak terlihat dan tidak diketahui secara nyata.
Seperti apa batasan aturan tentang larangan bagi ASN untuk tidak ikut dalam pusaran politik praktis, sementara pada kenyataannya, sebagai makhluk sosial, sedikit banyak keikutsertaan dalam politik praktis bisa sangat mungkin terjadi.
SKB inilah yang perlu dipertegas kembali secara teknis, jika hanya berbentuk tulisan diatas kertas, kemungkinan besar untuk dilanggar cukup besar.
ASN juga Manusia, yang bisa saja bermanuver untuk kepentingan tertentuÂ
Manusia hakekatnya adalah Zoon Politicon, yakni makhluk yang saling memiliki sebuah kepentingan untuk memenuhi hasrat dan kepentingan yang ada di dalam dirinya.
Sementara politik, adalah bagian strategi atau cara untuk bisa memenuhi kepentingan dan kebutuhan itu sendiri, sementara SKB yang sudah keluarkan oleh 5 lembaga Negara diatas menjadi acuan sekaligus aturan yang mengikat bagi ASN untuk tidak terjun pada politik praktis.
Maka dalam konstek ini sangat mungkin manuver politik ASN untuk mendorong salah satu calon baik legislatif maupun pilihan presiden yang akan datang sangat dimungkinan terjadi, sebab perubahan itu pasti, dan para calon baik legislasi maupun eksekutif akan di isi oleh para pemain lama dengan mengharap kedudukan yang baru.
Dengan demikian unsur dan indikasi pelanggaran bagi ASN ini cukup besar, sebab kebutuhan dan kepentingan akan tujuan tertentu menjadi aroma yang siap tercium kapan saja bagi ASN yang terlibat atau melibatkan diri dalam pusaran politik praktis.
