Pendidikan Perspektif Sosial dan Rekayasa Budaya

Dalam tulisan ini saya tertarik melihat pendidikan dalam perspektif sosial dan sebagai rekayasa budaya. Perspektif sosial disini saya berkaitan tentang cara pandang masyarakat mengenai pendidikan. Sedangkan rekayasa budaya dapat kita artikan bahwa semua organisasi atau institusi sosial baik dari hal terbesar hingga yang terkecil adalah produk budaya manusia yang dibentuk secara ilmiah. Dan ini adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia modern dan hakikat manusia itu sendiri sebagai makhluk diberikan akal pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan dalam perspektif sosial sebagai kita dapat menggunakan model stratifikasi sosial masyarakat. Sedangkan dalam rekayasa budaya kita bisa menggunakan metode fenomenologi. Startifikasi sosial digambarkan dalam bentuk segitiga sama halnya dengan negara yang memiliki simbol segitiga dan sama halnya dengan struktur kecerdasan manusia yang digambarkan dengan segitiga. Jadi masyarakat dengan berbagai ruang lingkupnya ini dibentuk berdasarkan segitiga berfikir manusia. 

Segitiga negara adalah pembagian masyarakat kedalam beberapa kelas yaitu kelas atas, menengah dan bawah. Sedangkan struktur kecerdasan manusia adalah pembagian beberapa kecerdasan yang ada pada manusia yaitu IQ, EQ dan SQ, ketiga kecerdasan ini harus dimiliki oleh manusia agar manusia, bahkan sejak zaman peradaban Mesir baik struktur kecerdasan maupun kekuasaan sudah di sinbolkan dengan Piramida.

Diakui atau tidak hampir semua orang memiliki tujuan dalam menempuh pendidikan yang dimuali dari pendidikan tingkat dasar sampai pendidikan tinggi, dimanapun dan dikampus manapun serta jurusan apapun. Menurut saya 99% mahasiswa akan bertanya akan menjadi apa kita nantinya.  Apakah menganggur,? Apakah jadi buruh pabrik,? Jadi tenaga pengajar,? Jadi pengusaha atau jadi apa,? 

Kita tidak memiliki cukup nalar jadi apa kita nanti, karena berkaitan nanti itu berkenaan dengan hal yang belum dialami artinya hanya sebatas dugaan, prediksi atau asumsi rasional tetapi yang pasti semua orang berharap bahwa nanti memiliki kita memiliki kedudukan sosial dalam masyarakat. Bukankah itu kan yang kita mau,? 

Melalui pendidikan diharapkan kita memiliki kedudukan di masyarakat, sekalipun menjadi tukang rongsokan tetapi jika kita menjadi bosnya siapa yang tidak mau, toh dimanapun bos itu tidak pernah kotor-kotoran dan hanya menunjuk dan memberi gaji pegawainya. Kedudukan seperti ini adalah kedudukan yang didapatkan bukan berdasarkan pendidikan, melainkan karena kegigihan dan kerja keras membangun usaha mandiri. 

Nah berdasarkan contoh diatas maka dapat kita jelaskan bahwa kedudukan itu ada yang didapatkan berdasarkan pendidikan dan ada yang didapatkan berdasarkan nonpendidikan. Yang dimaksudkan disini adalah tidak menempuhnya pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, meskipun pada kenyataannya di era modern ini pendidikan tidak lepas dari peranan pemerintah bahkan pondok pesantren pun yang dulu dikenal pendidikan nonpemerintah sekarang sudah terikat dengan pemerintah.

Bedanya antara kedudukan yang didapatkan melalui pendidikan formal dengan nonformal adalah terletak pada gelar. Pendidikan nonformal seperti pendidikan pondok pesantren salafi itu tidak ada batasan atau patokan kelulusan. Kelulusan santri ditentukan oleh Kyainya sendiri. Namun meskipun demikian ketika ia pulang dan masuk di lingkungan masyarakat jabatan yang didapatkan nya di dapatkan secara alami. 

Selanjutnya pendidikan formal yang kita tempuh yang dimuali dari TK, SD, SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi ini sudah ditentukan lamanya, termasuk isi dari pendidikan yang kita tempuh dan setiap jenjang pendidikan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Seperti sebagai contoh perguruan tinggi ditentukan empat tahun baru kita bisa mendapatkan gelar yang disesuaikan dengan jurusan yang kita ampu.

Baik pendidikan formal dan nonformal, semua itu adalah proses yang rasional agar kita memiliki startifikasi sosial di masyarakat dan stratifikasi sosial hanya berlaku dalam masyarakat modern yang sudah dibentuknya Organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat. Jadi pembentukan sebuah organisasi seperti halnya negara kita Indonesia ini dibentuk secara ilmiah. Negara dapat dikatakan sebagai organisasi, yang memiliki ruang lingkup lebih luas. 

Kemudian agar negara mempermudah dalam penyelenggaraannya maka dibentuk lagi menjadi beberapa sub-sub organisasi baik sebagai organisasi otonom maupun non-otonom seperti daerah dan provinsi sebagai sub-organisasi otonom. Sedangkan non-otonomnya adalah seperti kementrian dan dinas-dinas yang masih dibawah kendali pemerintahan. Dalam hal ini pemerintahan ditinjau dalam perspektif sistem Trias politika yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.