[caption caption="gambar : www.youtube.com"][/caption]Kalau saya ada diposisi Fadli Zon, dan dimintai pendapat tentang satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK, maka saya tidak akan mengomentari kinerja atau hasil kerjanya, paling saya akan memberikan evaluasi tentang soliditas pemerintahannya saja, karena sebagai anggota DPR kinerja DPR RI juga selama satu tahun berjalan tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Lain soal kalau satu masa kerja DPR RI sangat memuaskan semua pihak, dan DPR RI betul-betul sudah merepresentasikan perwakilan rakyat, baru saya berani mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK Nir Prestasi, dengan demikian masyarakat mendapat perbandingan yang benar antara kerja DPR dengan Pemerintahan Jokowi. Lagian juga DPR RI adalah bagian dari pemerintahan, hanya saja wilayah lingkup kerjanya yang berbeda.
Kesannya terlalu jumawa apa yang dikatakan Fadli Zon, bahwa satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK Nir Prestasi, sebagai bagian dari oposisi pemerintah wajar mengatakan seperti itu, tapi alangkah baiknya jika yang mengatakan hal seperti itu memiliki prestasi yang lebih dari pemerintahan Jokowi-JK.
DPR cuma menghasilkan 3 RUU dalam 1 tahun bukanlah prestasi yang menggembirakan, dan memenuhi undangan Donald Trump dengan mengginakan fasilitas Kunjungan Kerja, bukanlah sesuatu yang membanggakan, justeru sebaliknya mempermalukan pemerintahan Indonesia, karena apa yang dilakukan mengabaikan tugas utamanya sebagai anggota legislatif, tugas diplomasi bukanlah tugas legislatif, tapi adalah tugas eksekutif.
Kalau disarankan pemerintahan Jokowi jangan terlalu umbar janji, saran ini sangat bisa diterima, karena memang janji tersebut akan menjadi hutang yang akan senantiasa ditagih oleh rakyat, hanya saja kemungkinan janji tersebut belum bisa direalisasikan Jokowi dalam satu tahun pemerintahannya, karena apa yang sedang dilakukan Jokowi saat ini adalah dalam rangka memenuhi janji-janjinya tersebut, yang penting proses realisasinya terus berjalan.
Kerja eksekutif tentunya sangat berbeda dengan kerja legislatif, proses legislasi dalam setahun bisa saja menghasilkan lebih dari 30 RUU, itu kalau kerja legislatif lebih produktif, tapi kalau legislatif ikut sibuk mengurusi hal-hal yang tidak perlu diurusi, maka akan sangat mempengaruhi produktifitas lembaga legislatif, sementara kerja eksekutif untuk menyelesaikan satu program kerja jangka menengah saja mungkin akan menghabiskan waktu antara 2 sampai 4 tahun, lah kalau dalam satu tahun sudah diminta realisasinya jelas tidak mungkin.
Yang paling bagus itu antara eksekutif dan legislatif itu bersinergi dalam membangun pemerintahan yang baik, bukan saling menyalahkan dan menganggap paling benar antara satu dengan yang lainnya. Kritik yang konstruktif sangat dibutuhkan, tapi bukan berakibat melemahkan, tapi lebih memperkuat pemerintahan.
