[caption caption="gambar: nasional.harianterbit.com"][/caption]
Tulisan ini tidak membahas apakah PK itu GT, karena saya gak mau ikut larut dalam persoalan yang berlarut-larut. Dalam tulisan ini saya hanya ingin membahas tentang Gayus Tambunan sebagai Narapidana Korupsi yang tetap bisa leluasa keluar masuk penjara di Era Pemerintahan Jokowi, dari peristiwa ini saya simpulkan bahwa susahnya menegakkan hukum di Republik ini.
Kalau melihat ekspresi wajah Gayus dari foto yang beredar disosial media akhir-akhir ini, sangat terlihat dari penampilannya, Gayus terkesan sangat santai, sedikit pun tidak memberikan kesan kalau dia seorang narapidana, dia tampil layaknya seperti masyarakat pada umumnya, tanpa beban dan tanpa ada rasa ketakutan, bahkan dipotret oleh temannya pun tidak dia jadikan persoalan.
[caption caption="gambar :www.cnnindonesia.com"]
Jelas dari munculnya foto-foto tersebut dimedia sosial sudah mempermalukan aparat penegak hukum, melihat fenomena ini saya berpikir, apa iya sih segitu hebatnya Gayus sebagai seorang koruptor, atau memang dia sadar kalau dia sudah mendapat jaminan tidak akan ada yang berani mengusik dia, makanya dia bisa dengan seenaknya tampil dimuka publik dengan status sebagai tahanan.
Pelecehan terhadap penegakan hukum yang dilakukan Gayus ini sudah sangat keterlaluan, dan seharusnya aparat penegak hukum merasa dipermalukan. Kejadian seperti ini akan terus terulang kalau aparat hukum masih bisa dibayar dengan kekayaan Gayus yang gak ada habis-habisnya.
Mau dipindahkan kemanapun Gayus, kalau sipir yang mengawalnya masih bermental sogok, tetap saja dia bisa keluar masuk penjara dengan seenaknya. Kalau semua tahanan korupsi.seperti Gayus, maka pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak akan memberikan efek jera bagi narapidana korupsi.
Ada bagusnya juga PK dikaitkan dengan GT, sehingga pemberitaan terhadap Gayus Exposure di media online khususnya di Kompasiana menjadi pembicaraan hangat. Mestinya aparat hukum merespon pemberitaan tersebut secara serius, soal apakah PK itu adalah GT bagi aparat hukum bukanlah persoalan, yang mempersoalkan PK adalah GT hanyalah Kompasianer, karena bagi Kompasianer itu adalah hal yang serius.
