Ada upaya mempereteli kekuatan KPK secara perlahan-lahan, sehingga KPK menjadi "Macan Ompong" yang lemah tidak berdaya. Sebagaimana kita ketahui baru-baru ini, 20 Penyidik Polri ditarik dari KPK, dan yang terbaru adalah revisi Undang-undang KPK, terkait wewenang penyadapan.
Kalau selama ini KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tanpa perlu meminta ijin, karena dikhawatikan rencana penyadapan akan bocor ke mana-mana, maka nantinya kalau UU KPK direvisi, KPK sebelum melakukan penyadapan harus minta izin kepada pengadilan negeri sebelum melakukan penyadapan. Hal ini membuat Ketua KPK Abraham Samad Berang,
"Kalau penyadapannya dipreteli lebih baik KPK dibubarkan saja," ujar Abraham di Gedung DPR, Rabu, 19 September 2012. (Vivanews.com)
Upaya merevisi UU KPK ini jelas akan mengurangi wewenang KPK yang cukup spesial dalam pelaksanaan Pemberantasan Korupsi, maka dengan adanya revisi UU KPK tersebut, KPK akan semakin lemah, dan sepertinya memang itu yang dikehendaki berbagai pihak yang selama ini menjadi Korban KPK. Tapi inidikasi akan adanya pelemahan KPK ini memang sudah bisa diprediksi, semakin gencar KPK memberantas korupsi, maka semakin kuat pula upaya melemahkan KPK.
Anggota Komisi III Bidang Hukum DPR, Martin Hutabarat mengatakan, ada dua poin pokok dari UU KPK saat ini yang hendak direvisi. Pertama, soal penyadapan. "Dalam RUU ini, penyadapan KPK harus minta izin kepada pengadilan negeri."
Poin kedua, terkait penuntutan. “Penuntutan nantinya dilakukan oleh institusi Kejaksaan, lepas dari KPK,” dengan dua poin ini yang direvisi dari UU KPK, maka jelas KPK akan semakin lemah. Jadi sangat wajar kalau Ketua KPK Abraham samad mengatakan lebih baik KPK dibubarkan. Untuk apa ada lembaga seperti KPK kalau tidak memiliki kekuatan apa-apa, hanya digunakan sebagai alat pencitraan bagi pemerintahan SBY.
Sumber berita :
http://us.m.news.viva.co.id/news/read/352707-abraham--bubarkan-saja-kpk-jika-penyadapan-dipreteli?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook