Kalau koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak punya kepentingan lain selain mendukung dan mengawal Pemerintahan Jokowi, ngapain mereka mengusulkan revisi UU KPK, yang efeknya sangat besar terhadap stabilitas politik.
Kenapa hal tersebut tidak dilakukan setelah Pelantikan Jokowi, oleh DPR Periode 2019-20124, bukan oleh DPR Periode 2014-2019 yang nyawanya sudah Diujung Tanduk.
Pada kenyataannya, Koalisi Partai pendukung Pemerintah, kalah cerdik dengan partai oposisi yang jumlahnya cuma tiga Partai. Yang pada akhirnya mereka tinggal memukul gong Pelengseran Jokowi, lewat berbagai tekanan politik diluar ring kesepakatan di Parlemen.
Akhirnya Pelengseran Jokowi hanya tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu persetujuan Yang Maha Kuasa, karena tidak ada yang bisa terjadi dimuka bumi ini tanpa seiizin Yang Maha Kuasa.
Kalau Tuhan mengizinkan, maka Jokowi bisa dilengserkan, dan itu adalah 'Aib' bagi Partai Koalisi pendukung Pemerintah. Dan orang-orang yang memang menginginkan kejatuhan Jokowi menemukan momentumnya.
Keperkasaan PDI-P sebagai Pemenang Pemilu 2019, tidak memberikan arti apa-apa bagi kelangsungan kekuasaan Jokowi, karena meskipun memenangi Pilpres 2019, namun Jokowi tidak pernah dilantik sebagai Presiden.
Semoga saja apa yang dikuatirkan tidak terjadi, dan Jokowi tetap dilantik pada Bulan Oktober yang akan datang. Yang perlu diwaspadai adalah, komposisi Menteri di Kabinet pun akan memicu persoalan lain di internal Koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.
Wassalam
