Istana mungkin saja bermaksud baik dalam hal ini, agar dalam dialog tersebut nantinya akan melahirkan kesepahaman pemikiran, tapi persoalannya yang diajak berdialog bisa gak menyamakan pemikiran.
Kan sudah jelas, bisa saja adanya kesamaan pemikiran, asal Istana mau menghapus semua kasus hukum yang dihadapi HRS. Inikan sesuatu preseden buruk bagi penegakan hukum, kalau sampai itu terjadi.
Biarkan saja HRS mau ngoceh apapun tentang Pancasila, secara prinsip beliau memahami kok bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara. Soal tuduhannya bahwa BPIP tidak memahami esensi makna Pancasila, itu urusan BPIP dengan HRS.
Tidak ada yang salah dengan pernyataan HRS, persoalannya adalah mau atau tidak menanggapi pernyataannya tersebut. Ditanggapi juga bagus, gak ditanggapi pun tidak ada pengaruhnya.
Justeru menjadi persoalan jika hanya untuk berdialog saja harus memenuhi kesepakatan terlebih dahulu, yang mana kesepakatan tersebut dibarter dengan kasus hukum, inikan sangat merendahkan posisi Pemerintah dan juga negara dimata masyarakat.
