Mohon tunggu...
Ajinatha
Ajinatha Mohon Tunggu... Freelancer - Professional

Nothing

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Dampak Impor Ugal-ugalan Menteri Enggar pada Eksistensi NasDem di Koalisi

11 Agustus 2019   21:14 Diperbarui: 11 Agustus 2019   21:52 535
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sepak terjang Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjadi sorotan publik, terkait import secara ugal-ugalan berbagai produk pangan seperti, beras, gula hingga haram. Tidak pelak lagi laku import Enggar ini berdampak negatif terhadap eksistensi NasDem di Koalisi Pemerintahan.

Pengamat ekonomi Faisal Basri pernah mengkritisi laku import Menteri Enggar dengan sangat tajam. Faisal menilai Menteri Perdagangan yang salah urus. Enggar juga dinilai terlalu membuka keran import.

"Mudah-mudahan Enggar nanti tidak dipilih lagi, atau dipecat dari sekarang. Dia buka impor gula, impor beras dan impor garam dapat triliunan dari tiga komoditi itu, lezat," kata Faisal dalam acara Mandiri Investasi di Ritz Carlton Pacific Place, Rabu (13/2/2019).

Kritik bertubi-tubi yang diterima Enggar seakan-akan tidak terlalu dipedulikan, laku import yang dilakukannya malah semakin ugal-ugalan, dan anehnya tidak pernah ditegur secara langsung oleh Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi bukan tidak mengetahui hal ini, defisit neraca perdagangan Indonesia masih melebar di angka 1,93 miliar dolar AS per Juli 2019 dibandingkan capaian year on year 2018, adalah dampak dari import yang ugal-ugalan.

Memang pernah disinggung Presiden Jokowi saat membahas defisit neraca Perdagangan yang semakin melebar, namun agaknya Enggar bukanlah tipikal pejabat yang 'tipis kupingnya,' sehingga tetap saja melakukan import secara ugal-ugalan.

Argumentasi Menteri Enggar agak kurang masuk akal, menurutnya keputusan ini harus dijalankan apapun konsekuensinya karena dapat memancing respons negara tetangga.

"Tidak ada pilihan lain untuk kita menyesuaikan sesuai rekomendasi dari WTO," ucap Enggar, Rabu (7/8/2019) seperti dikutip dari Antara.

Biasanya seorang pejabat yang memiliki integritas, ketika dihadapkan pilihan yang sulit tetap memprioritaskan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara Umum, begitu kebijakannya dianggap tidak berpihak pada masyarakat pilihannya adalah mundur dari jabatan tersebut.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan orientasinya adalah kepentingan masyarakat banyak, bukanlah kepentingan Partai, atau kepentingan para pihak yang mendompleng dalam kebijakan tersebut.

Terkait hal import ini sangat mudah diboncengi oleh mafia dan para pelaku kejahatan kerah putih. Menteri Enggar harusnya menyadari kalau masyarakat juga mengikuti semua proses transaksi import tersebut dari media.

Banyak sekali kejanggalan terkait dengan import yang ugal-ugalan tersebut. Hingga Agustus ini, impor beberapa komoditas lain yang dilakukan pemerintah juga sempat menjadi sorotan.

Salah satunya impor beras yang diberikan saat petani sedang panen raya. Bahkan impor sempat dipaksakan saat kapasitas Gudang Bulog sudah berlebih.

Ada juga kritik pada impor gula yang sempat meroket hingga Indonesia menjadi importir terbesar di dunia per tahun 2017-2018. Impor jagung sebanyak 60 ribu ton per Maret 2019 juga menjadi polemik karena diberikan saat kesalahan data belum dibenahi.

Lalu impor baja yang masuk ke Indonesia sempat berimbas pada produsen baja lokal akibat Permendag Nomor 22 Tahun 2018 membuka celah masuknya penjualan baja karbon yang lebih murah dari pasar domestik.

Harusnya menjelang akhir Periode Pemerintahan Jokowi-JK, masing-masing Menteri yang mewakili Partai politik memperlihatkan prestasi kerja yang baik, bukan malah seperti kalap mengumpulkan pundi-pundi keuangan dari berbagai celah.

Faisal Basri juga mengkritik Menteri Enggar, sebagai menteri perdagangan dinilai memuluskan impor dengan membuat Peraturan Menteri untuk kuota impor yang tinggi.

"Saya katakan tadi, baja impor saja naik dari US$ 7 miliar jadi US$ 10 miliar. Karena tidak diperlukan lagi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian untuk impor baja, kemudian tidak perlu lagi rekomendasi Kemenperin untuk impor ban, ban sepenuhnya impor," jelas dia.

Mustahil hal-hal seperti ini luput dari perhatian Presiden Jokowi. Ketegangan Menteri Enggar dan Kabulog Budi Waseso sendiri cukup ramai dibahas dimedia online, dimana pemaksaan import beras disaat Stok beras digudang bulog sedang melimpah, bahkan beras yang ada terancam busuk.

Mari kita saksikan bersama-sama, seperti apa ending dari semua cerita ini, akankah Enggartiasto Lukita jadi diperiksa KPK, ataukah dia pun menjadi orang yang tidak tersentuh hukum, dan bagaimana kelanjutan hubungan NasDem dengan Koalisi Pemerintah.?

Sumber: 1/2/

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun