Mohon tunggu...
Ajinatha
Ajinatha Mohon Tunggu... Freelancer - Professional

Nothing

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Polisi India dan Taliban dalam Konflik Internal KPK

7 Juni 2019   07:33 Diperbarui: 7 Juni 2019   07:47 763
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto: Faktanews.com

Kalaulah benar apa yang disinyalir Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, bahwa saat ini KPK sudah terbelah dua, satu kelompok merupakan bagian dari Polisi India, dan satu kelompok lagi merupakan bagian dari kelompok Taliban.

Tentulah hal ini merupakan preseden buruk bagi pemberantasan korupsi, dan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Memang Neta tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kelompok polisi India dan kelompok Taliban, tapi bisa dimaknai keduanya dengan konotasi yang negatif.

Terbelahnya KPK saat ini dikarenakan adanya konflik internal yang semakin melebar, sehingga antara kelompok yang satu dengan yang lainnya, merasa memiliki kewenangan penuh atas lembaga antirasuah itu. Konflik ini kalau tidak cepat diatasi akan semakin merusak citra lembaga KPK.

"IPW menilai aksi cakar-cakaran di KPK semakin berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Apalagi saat ini muncul isu bahwa KPK terbelah menjadi dua, antara 'kelompok polisi India dan kelompok polisi Taliban'," kata Neta dalam siaran persnya, Sabtu (4/5).

Menurut Neta, konflik internal itu kian panas saat muncul petisi dan surat terbuka dari para penyidik KPK. Namun, katanya, komisioner KPK tidak pernah menyikapinya secara transparan.

Memang dari sejak awal KPK berdiri, upaya merusak nama KPK selalu muncul dari internal KPK, seperti halnya kasus Cicak versus Buaya, dan kasus yang serupa setelah itu, semua bermuara untuk merusak kredibiltas KPK.

Sepak terjak komisioner KPK membuat para pelaku korupsi gerah, sehingga banyak pihak yang ingin merusak kredibiltas KPK secara kelembagaan, karena hampir rerata komisioner KPK memiliki integritas dan sulit untuk dipengaruhi.

IPW menginginkan bukan hanya Deputi Penindakan KPK Irjen Firli diperiksa karena diduga melanggar kode etik., melainkan juga penyidik senior KPK Novel Baswedan (NB) juga harus diperiksa. Sebab NB disebut sebut sebagai bagian dari Gerindra, pernah disebut "sebagai orang kita" oleh tokoh-tokoh Partai Gerindra, ujarnya.

Apakah sinyalemen IPW tentang NB ini benar.? Bisa iya, bisa tidak. Kalau melihat integritas NB selama ini rasanya sangat kecil kemungkinannya, apalagi sinyalemen tersesebut hanya didasari tawaran politik Gerindra kepada NB, dikabarkan NB ditawari jabatan sebagai Jaksa Agung kalau Prabowo-Sandi menang.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun