Kalau Koalisi Adil Makmur itu ibaratnya sebuah kapal, Prabowo adalah Nakhodanya. Sayangnya Prabowo sambil mabok dalam menakhodai, sehingga kapalnya oleng gak tentu arah, hanya menunggu waktu akan karam.
Prabowo hanya mengandalkan petunjuk ABK yang sama-sama mabuk dengannya, padahal untuk menakhodai kapal tersebut harusnya dia minta petunjuk nakhoda kapal yang lainnya, itulah Koalisi Partai yang ada dalam kapal yang Sama dengan Prabowo.
Yang anehnya lagi Prabowo malah mendengar arahan dari orang yang berada diluar kapal, itulah Habib Riziek Shihab. Sehingga rekan Koalisinya merasa tidak dianggap masukannya, kemana seharusnya kapal diarahkan.
Satu Persatu Partai koalisi sudah mulai menyiapkan sekoci masing-masing, sebelum kapalnya karam mereka sudah memberikan insyarat ingin menyelematkan diri masing-masing.
Begitulah kalau seorang nakhoda hanya membawa caranya sendiri dalam menakhodai kapal, ditambah lagi sambil mabuk menakhodainya. Padahal semestinya Prabowo tidak perlu mendengarkan titah Habib Riziek, dia orang diluar garis, justeru rekan koalisilah yang harus didengar.
Bisa jadi akibat Partai yang tergabung dalam Koalisinya sedang fokus menaikkan elektoral masing-masing demi mengejar ambang batas parlemen. Peluang inilah yang dimanfaatkan Ormas yang Ikut digerbong Prabowo dengan bendera GNPF, yang merekomendasikan Prabowo sebagai Capres atas hasil Ijtima' Ulama.
Sehingga Prabowo memaksimalkan dukungan dari kelompok ini, yang dibelakangnya ada Imam Besar FPI, Habib Riziek Shihab, yang memberikan komando dari Kota suci Mekkah. Sebagaimana kita ketahui HRS masih menjadi "Bang Toyib" yang Gak pulang-pulang.
Dari Mekkah HRS memberikan komando agar melakukan People Power, Prabowo harus dilantik jadi Presiden, apapun caranya.Habib Riziek tidak akan bertanggung jawab kalau ada hal-hal yang terjadi diluar kendali, karena dia bukan bagian dari koalisi. Baik buruknya hasil yang dicapai adalah tanggung jawab Koalisi Adil Makmur.
Bagaimana mau memimpin negara kalau memimpin Koalisi saja masih sesuka hati. Koalisi harus dikendalikan atas dasar kemufakatan bersama, karena tanggung jawabnya ada dipundak bersama.
