Mohon tunggu...
Ajinatha
Ajinatha Mohon Tunggu... Freelancer - Professional

Nothing

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pemindahan Ibu Kota Kok Karena Anies?

30 April 2019   19:12 Diperbarui: 30 April 2019   19:26 285
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto; Indonesia berita.com

Proses pemindahan Ibukota tidak bisa dilakukan dalam waktu 2 atau 3 tahun, bisa jadi Anies Baswedan sudah jadi Presiden Republik Indonesia, baru bisa terealisasi. Itupun kalau Anies Ikut nyapres pada Pemilu 2024. Itu menurut saya.

Jadi gak ada sama sekali kaitannya dengan kinerja Anies di DKI Jakarta, sukses atau tidak sukses Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, bukanlah itu penyebab Ibukota Negara harus dipindahkan. Sebetulnya, yang dipindahkan pun hanyalah pusat Pemerintahan saja.

Kalau ada Yang beranggapan seperti itu, ya sah-sah saja nama juga spekulan politik, karena ide pemindahan Ibukota Negara, bukanlah wacana baru. Sejak jaman Soekarno dan jaman Soeharto, wacana tersebut sudah digulirkan, hanya saja tidak sampai pada tahap eksekusi.

Proses pemeindahan Ibukota berdasarkan keterangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, akan memakan waktu antara 5 atau 10 tahun. Proses pemindahan akan dimulai pada 2020, Itu artinya, kemungkian Ibu Kota baru akan pindah pada 2025 atau 2030.

Kalau dalam tentang waktu itu Anies masih Memimpin DKI pun, tetap saja gak ada pengaruhnya terhadap Anies. Taroklah itu masuk dalam Periode kedua Pemerintahan Anies, itu kalau Anies terpilih lagi untuk Periode kedua.

Seandainya Anies nyapres pada 2024, dan terpilih sebagai Prasiden, maka Anies akan meneruskan gagasan tersebut, gak mungkin Anies tidak meneruskan kebijakan tersebut hanya karena gengsi sebagai penerus. Itu kalau seandainya Anies jadi Presiden.

Dimana coba kaitannya dengan Anies.? Ya gak adalah, Anies juga gak perlu gusar atas adanya wacana tersebut. Namanya juga wacana, bisa saja jadi bisa juga gak. Namanya juga tahun politik, apa saja dipolitisir hanya untuk menaikkan tensi persaingan.

Ada dua opsi waktu untuk pemindahan Ibukota, pertama 5 tahun, dan yang kedua 10 tahun. Untuk opsi pemindahan Ibu Kota 5 tahun kata Bambang, maka pengerjaannya menjadi lebih cepat dan otomatis kebutuhan pembiayaan akan lebih besar dari opsi kedua yakni 10 tahun.

"Kalau ditanya kenapa negara lain lebih panjang ya karena tentunya mereka persiapannya lebih panjang," kata dia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun