Debat Pertama Capres-Cawapres, pada tanggal 17 Januari 2019, dengan tema seputar isu HAM dan pemberantasan korupsi. Tentunya ini adalah persoalan yang sangat krusial, masing-masing kandidat sudah memiliki amunisi yang cukup dalam menghadapi debat tersebut.
Komitmen Prabowo-Sandi terhadap kedua isu ini tentunya sangat dilematis, tapi inilah saatnya Prabowo membersihkan diri terhadap tuduhan isu penculikan yang pernah diarahkan kepadanya. Namun agak sulit untuk berkelit, didalam gerbong Prabowo-sandi ada Partai Berkarya, yang nuansa Orde Barunya sangat kuat.
Sementara, kalau bicara tentang Orde Baru, maka trauma masa lalu tentang pelanggaran HAM, korupsi, kolusi dan nepotisme sangat kuat dalam ingatan masyarakat. Bisa jadi Partai Berkarya Akan menjadi batu sandungan bagi Prabowo-Sandi, untuk berkomitmen terhadap isu HAM dan pemberantasan korupsi.
Argumentasi apapun yang dikemukakan Prabowo-Sandi tentang dua isu tersebut, akan mentah oleh riwayat buruk Orde baru, yang sekarang menjadi bagian dari Koalisinya. Pada kenyataannya, koalisi Adil makmur memang mengakomodir kebangkitan Orde baru, sementara Orde baru sendiri memiliki catatan buruk terhadap pelanggaran HAM dan korupsi.
Seperti yang dilansir Jppn.com, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar menilai pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tidak memiliki ruang yang besar untuk menyampaikan komitmennya tentang pemberantasan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Â Apalagi di deretan pendukung Prabowo ada Partai Berkarya yang mewarisi pemikiran-pemikiran Soeharto.
"Soal Partai Berkarya kita tentu tidak semata-mata bicara tentang dugaan korupsi, tapi juga pelanggaran hak asasi manusia," kata Wahyudi dalam diskusi yang digelar Indonesia Political Review di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (16/1).
Sangat bisa dipastikan Prabowo sudah mempersiapkan argumentasi yang bisa mematahkan lawan debatnya, namun jika Jokowi sebagai lawan debatnya menguasai titik lemah Prabowo terhadap kedua isu tersebut, maka menjadi sesuatu yang diluar ekspektasi Prabowo.
Bisa saja dalam isu penegakan hak asasi manusia Jokowi dianggap lemah, tapi dalam hal pemberantasan korupsi, pemerintahan Jokowi dianggap lebih berhasil dari pemerintahan sebelumnya. Indeks persepsi korupsi Tahun 2017 mencapai point 37 dari 100.
Seperti yang dipaparkan Transparency International, Indonesia mencetak poin tertinggi (37 dari 100) pada Indeks Persepsi Korupsi 2017. Indeks Korupsi di Indonesia rata-rata 25,79 poin dari tahun 1995 hingga 2017. CPI Indonesia mencapai titik tertinggi selama 23 tahun dalam memerangi korupsi, dengan nilai Corruption Perception Index mencapai skor 37 poin pada tahun 2016 dan rekor terendah 17 poin pada tahun 1999. Tahun 2016 adalah baru tahun kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Artinya, untuk pemberantasan korupsi, Jokowi sudah mencatat prestasi. Sebaliknya, Prabowo akan tersandera oleh prilaku korup rezim yang ada didalam gerbong Koalisinya. May tidak mau, suka tidak suka, Partai Berkarya seperti penyakit yang akan menggerus elektabilitas Prabowo-Sandi, akan sulit berkomitmen terhadap penegakan HAM dan pemberantasan korupsi.
