Demikianlah kondisi politik yang menjadi realita di Indonesia saat ini. Punya media, berarti punya dunia. Ranah politik di indonesia sangat kental dengan kepemilikan media, sesuai dengan judul tulisan ini. Memiliki media sendiri berarti memiliki 'wadah' yang bisa diarahkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Tak heran berbagai pelaku media di Indonesia mulai getol mendekati bahkan berafiliasi dengan beberapa media, dengan tujuan tidak lain tentunya untuk meraih publisitas yang lebih dan memiliki 'wadah' yang bisa diarahkan tentunya.
Menjadi realita? dari mananya? Sebut saja beberapa media televisi di Indonesia ini, perhatikan sudut pandang beritanya, pada isu isu tertentu yang terkait dengan afiliasi dan kepentingan politiknya, sudut pandang berita yang ditayangkan tentu mengampil sudut pandang positif, tidak pernah memojokkan. Sementara media lainnya yang berkepentingan berbeda, menyudutkan suatu pihak dengan menampilkan sudut pandang yang cukup kontroversial.
Punya Media, Berarti Punya Dunia? Tentu saja jika media anda sudah besar dan memiliki nilai trust yang tinggi. Masyarakat akan memiliki gambaran yang ditampilkan di media melalui berbagai tayangan tayangan yang tentunya sudah diarahkan oleh media itu. Kasarannya, media media itu menjadi semacam "Remote Control" raksasa, bukan?
Anda ini kok protes saja, lalu solusinya apa?
Di Negeri Paman Sam, kiblat media di dunia, pernah ada aturan yang mengatur untuk mencegah hal semacam ini terjadi, yaitu "Fairness Doctrine". Inti dari Fairness Doctrine adalah kewajiban media yang diatur pemerintah untuk menampilkan informasi yang berimbang, tentunya Jujur apa adanya, tanpa dikurangi dan ditambahi, dan tanpa menyisipkan kepentingan suatu pihak. Dengan hadirnya media media yang lebih smart seperti itu, maka masyarakatnya akan menjadi smart juga, bukan?
