Langkah Kaki Kanan Prabowo

Masuk di Kabinet Jokowi, Prabowo seperti terlangkah dengan kaki kanan. Artinya langkahnya sudah benar, sehingga sampai 2024 dia masih terus menjadi Menhan dan terus berkarya. 

Bayangkan kalau tidak masuk di Kabinet, nasibnya seperti AHY, tidak ada yang bisa dibanggakan, hanya sebagai Ketua Umum Partai.

Capres yang lainnya seperti, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil sebentar lagi posisinya akan diganti (Pjs) Gubernur. Otomatis menjelang 2024 tidak lagi mempunyai jabatan yang bergengsi. 

Jadi kalau minim prestasi selama menjadi Gubernur, tingkat keterpilihan rendah, maka sangat tipis harapannya untuk memenangi Pilpres 2024.

Kalau Puan Maharani ikut Nyapres, dia pun menjelang 2024 masih menjadi Ketua DPR, itu pun kalau Nyapres. Tidak salah juga sih kalau ada yang masih mau mempertahankan jabatannya sebagai Gubernur sampai 2024, tapi masalahnya secara konstitusi tidak dibenarkan.

Prabowo terus kerja, kerja dan kerja ya wajar saja, karena sebagai Menhan dia juga ingin meninggalkan Legacy pada Pemerintahan Jokowi, setidaknya tidak menjadi pengangguran menjelang 2024. Inilah salah satu poin yang dimiliki Prabowo dibandingkan Calon Potensial lainnya.

Syukur-syukur selama menjadi Gubernur meninggalkan Legacy yang bagus, kalau enggak yang jadi nilai lebihnya untuk Nyapres apa dong? Kalau pun langsung direkrut Partai politik, terus sebagai politsi paling banter digiring kampanye untuk menaikkan elektabilitas partai.

Sebagaimana kita ketahui, sejumlah kepala daerah yang elektabilitasnya masuk dalam radar lembaga survei, akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023, atau sebelum pelaksanaan Pilkada serentak 2024. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, jabatan gubernur yang kosong akan diisi oleh penjabat sementara (Pjs).

Dalam pasal 201 disebutkan: "Ayat (8), pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024". (Sumber)

Yang antara lain, Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Anies memimpin DKI Jakarta sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 2017. Begitu juga dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berakhir 2023 dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berakhir 2023. Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo masih lumayan karena berakhir di 2023.

Pilpres 2024 memang masih jauh, tapi setidaknya untuk menuju ke arena kontestasi tersebut semua bekal yang terkait dengan elektoralnya jauh-jauh hari sudah harus dipersiapkan. 

Tingkat keterpilihan itu sangat dipengaruhi oleh kredibiltas dan populeritas. Sementara faktor penunjang semua itu adalah prestasi selama mengemban sebuah jabatan.

Rekam jejak dari jabatan sebelumnya sangat mempengaruhi elektoral, karena pemilih yang sudah melek politik tidak lagi terbius oleh populeritas dan euforia politik identitas. 

Sudah terbukti untuk level Pilpres politik identitas tidaklah ampuh mendongkrak elektabilitas, itu sudah dialami oleh Prabowo selama dua kali Pilpres (2014 -- 2019). Mungkin untuk level Pilkada politik identitas masih punya pengaruh.

Prabowo yang sudah ditinggal sebagian pendukung yang mengusung politik identitas, sampai saat ini masih mampu bertengger di rangking tiga besar hasil survei elektabilitas Capres. Itu artinya sebagian besar loyalis Prabowo masih bertahan terhadap pilihannya.

Ini sebuah modal yang kuat bagi Prabowo. Siapa yang akan dipasangkan menjadi wakilnya akan sangat mempengaruhi kemenangan Prabowo. Tentunya siapa yang akan mendampingi Prabowo adalah seseorang yang memiliki pendukung dan disukai banyak orang. Salah memilih pendamping, maka harapan Prabowo untuk memenangi Pilpres akan kembali terkubur.