Seperti dilansir detik.com, terkait pernyataan Menkumham Yasonna Laoly,
"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).
Dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.
"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Yasonna.
Pernyataan Menkumham diatas semakin menegaskan, bahwa Partai Demokrat kubu Moeldoko tidak bisa diterima oleh pemerintah secara administratif. Tapi bukan berarti Partai Demokrat kubu AHY lantas bisa berlapang dada, tetaplah waspada, dan tidak mudah terpancing oleh berbagai pernyataan kubu Moeldoko.
Semakin AHY terpancing untuk menciptakan kegaduhan di dalam kronik partai Demokrat, maka semakin besar peluang Moeldoko untuk mendapatkan pengakuan. SBY tidak perlu turun gunung untuk menyelesaikan kemelut di dalam partai Demokrat, cukup memberikan solusi yang efektif dari balik layar.
Sudah saatnya AHY diuji untuk menghadapi kemelut, karena sebagai Ketua Umum, masih banyak persoalan besar yang akan dihadapi AHY. Disinilah kemampuan AHY diuji, apakah jabatan tersebut memang merupakan haknya atau tidak. Kalau memang haknya tidak akan ada yang bisa merebutnya.
Berpolitik itu tidak cukup cuma mengandalkan kecakapan intlektual dan emosional, tapi juga diperlukan kecakapan spiritual. Apa yang dicapai manusia tidak terlepas dari kemurahan hati Yang Maha Kuasa. Tidak ada urusan di dunia ini yang tidak terlepas dari campur tangan Tuhan.
Berpolitik itu perlu kerendahan hati dan kecermatan berpikir, bukanlah mengutamakan emosional. Taktis dalam mengatur strategi, sehingga mematikan langkah lawan tanpa bisa melanjutkan langkahnya. Itu pun belumlah bisa dianggap sebuah kemenangan.
Tidak ada yang perlu diresahkan dari gerakan Moeldoko and the gang, meskipun berbagai ancaman dan serangan terus di arahkan. Selama yakin ada dipihak yang benar teruslah bertahan, dan jangan melakukan hal-hal yang malah membuat blunder.
Meskipun Moeldoko adalah bagian dari pemerintah, namun tidak berarti harus menudingkan telunjuk ke arah pemerintah, apa lagi menuding Jokowi secara pribadi. Sudah di posisi yang benar jangan menjadi salah karena langkah-langkah yang diambil salah.
