Banjir Jakarta tidak bisa diantisipasi cukup dengan 'waspada aja', seperti yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, atau seperti yang dikatakan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Syaifullah, 'Nikmati Aja'.
Padahal, berdasarkan perkiraan dari Badan Meteorologi, Kimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta akan terus diguyur hujan hingga Maret.
Berkait prakiraan tersebut, Anies hanya meminta masyarakat waspada, tanpa membeberkan solusinya. Sumber
Memang soal penanganan Banjir sudah diambil alih oleh Pemerintah Pusat lewat Kementerian PUPR, tapi kerja Kementerian PUPR terhambat karena belum dilakukannya pembebasan lahan, oleh Pemprov DKI Jakarta, untuk normalisasi kali Ciliwung dan Sodetan kali Ciliwung.
Normalisasi kali Ciliwung yang semula direncanakan sepanjang 33 kilometer, sampai saat ini baru dilaksanakan sepanjang 16 kilometer. Sejak tahun 2018, normalisasi kali Ciliwung sudah terhenti, padahal normalisasi dianggap sangat berpengaruh besar terhadap penanggulangan banjir.
Dilansir Detik.com, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, proyek normalisasi Ciliwung sudah vakum alias berhenti sementara sejak tahun 2018. Terkendalannya pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi masalah utama.
Dari total 33,5 kilometer (km) bantaran sungai yang harus dinormalisasi, baru 16 km saja yang selesai.
"Ciliwung belum ada lagi pembebasan lahan karena belum ada pemberitahuan. Sekarang ya berhenti (pengerjaannya) karena tidak ada lahan (kosong) yang dikerjakan. Dari dulu 33,5 km baru 16 km (yang dinormalisasi), itu saja," kata Jarot kepada detikcom, Kamis (27/2/2020).
Selain normalisasi kali Ciliwung, ada juga sodetan kali Ciliwung yang masih terkendala pembebasan lahan, yang merupakan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, padahal kalau hal ini masuk dalan prioritas program kerja Pemprov DKI, tentunya banjir Jakarta akan mudah diatasi.
Sodetan Ciliwung merupakan bagian dari proyek penanganan banjir, yang bisa mengalirkan sebagian air dari Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT). Lagi-lagi proyek ini juga mandek akibat terkendala lahan.
Adapun proyek mandek di daerah Bidara Cina, Jakarta Timur. Ada sekitar 8.054 meter persegi lahan yang harus dibebaskan di Bidara Cina agar bisa melanjutkan proyek Sodetan Ciliwung.
Harusnya program yang memiliki dampak terhadap masyarakat, bisa didahulukan Anies Baswedan, ketimbang pelaksanaan Balap Formula E di Silang Monas Jakarta, yang sama sekali tidak memberikan dampak secara Langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Dilaksanakan atau tidaknya Formula E di Jakarta, sama sekali tidak berpengaruh padahal masyarakat, tapi kalau banjir diatasi atau tidak, sangat dirasakan masyarakat dampaknya. Pertanyaannya, kenapa Anies lebih memprioritaskan Formula E, ketimbang penanganan banjir?
Kok malah yang cuma dilakukan hal-hal yang terkait penanganan paskabanjir? Memang penanganan paskabanjir juga sangat dibutuhkan, tapi kalau banjirnya bisa ditangani dan diatasi, maka tidak ada lagi yang harus dilakukan untuk paskabanjir.
Kalau ditanya, pentingan mana penanganan banjir atau Balap Formula E? Secara logika umumnya masyarakat, pastinya mereka akan menjawab lebih penting penanganan banjir, karena tidak banyak masyarakat yang tahu apa manfaatnya Balap Formula E bagi masyarakat.
Bagi Pemerintah DKI Jakarta, mungkin Balap Formula E merupakan proyek prestise, yang bisa mengangkat nama Pemprov DKI Jakarta sebagai penyelenggara, ke dunia internasional, manfaat secara ekonomi tidak ada. Sejak 5 kali pelaksanaan, belum ada satu negara pun yang meraih keuntungn dari penyelenggaraannya.
Dari sisi pariwisata juga tidak terlalu besar gaungnya, dan tidak terlalu berpengaruh terhadap dunia pariwisata tanah air. Lain soal kalau pelaksanaan MotoGP, atau Balap Formula 1, yang sudah sangat mendunia, sehingga akan sangat berpengaruh pada pariwisata Indonesia.
