Baru-baru ini Veronica Koman melaporkan soal 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018, kepada Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya, sebagai orang yang diduga sebagai DPO kepolisian, seperti apa keabsahan laporan tersebut layak dipercaya.
Boleh dibilang salah alamat laporan Veronica tersebut, seharusnya kalau memang ingin memberikan fakta tentang sebuah kebenaran, selayaknya laporan tersebut diberikan kepada pihak keamanan. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini Veronica masih berstatus DPO aparat kepolisian.
Sementara Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, menganggap laporan yang diserahkan Veronica tersebut, tidak benar, dan tidak berdasar dan hanya dibuat tanpa penelitian yang lengkap.
Untuk mengetahui benar atau tidaknya laporan yang diserahkan Veronica pada Presiden Jokowi, haruslah ada pihak ketiga yang mampu membuktikan kebenaran data pihak Veronica dan pihak Polda Papua, apakah data yang dimiliki Veronica dan kawan-kawan lebih akurat dari data yang dimiliki Polda Papua.
Persoalannya, apakah mungkin Veronica mau untuk adu data dengan Polda Papua? Mengingat posisinya sendiri sebagai DPO, kalau itu dia lakukan, itu sama halnya dia memyerahkan diri. Pemerintah juga harus mau melihat tendensi politik Veronica dalam memyerahkan data yang dimilikinya.
Selama ini Veronica memang terkesan memosisikan dirinya sebagai pihak LSM kemanusiaan, namun cara-cara yang dilakukannya lebih kepada mendiskreditkan pemerintah Indonesia, bukanlah sebagai pihak yang ingin mengungkapkan kebenaran.
Paulus menganggap apa yang dilakukan Veronica dan kawan-kawan itu, ujung-ujungnya cari makan. Apa yang dikatakan Paulus tidak juga salah, karena memang banyak LSM yang seperti itu, menjual data-data tentang Indonesia hanya untuk kepentingan pribadi, dan upaya mereka tersebut dibayar oleh pihak asing yang memang membutuhkannya.
"Ini kan ujung-ujungnya cari makan juga. Cari makan, cari makan saja yang positif dan baik. Jangan jual negara dan bangsa ini. Dia (Veronica Koman) siapa sih sebenarnya? Warga negara mana dia? Kok tega sekali melakukan seperti itu," kata Paulus.
Kalau Veronica memang ingin mengungkapkan kebenaran, seharusnya tidak perlu main kucing-kucingan dengan aparat kepolisian, siap menghadapi resiko demi pengungkapan kebenaran. Dalam posisi sebagai DPO, apa yang bisa dipercayai terhadap Veronica?
Selama ini Veronica menduga Presiden Jokowi tidak mengetahui data sesungguhnya dalam peristiwa di Nduga, Papua, dengan diserahkannya data tersebut dia berharap pemerintah mau menindak lanjuti data kasus Papua tersebut. Dia menilai dua masalah tadi mendesak untuk segera diselesaikan.
Sebijaknya pemerintah menguji akurasi data yang diserahkan Tim Veronica Koman kepada Presiden Jokowi, dibandingkan juga dengan data yang dimiliki Polda Papua. Kalau Menko Polhukam Mahfud MD, menganggap data yang diserahkan Veronica adalah sampan, sah-sah saja, mengingat posisi Veronica Koman sendiri masih menjadi DPO.
Yang perlu dilihat pemerintah juga adalah motif dibalik penyerahan data-data tersebut, bisa jadi data-data itulah yang sudah disebarluaskannya dalam mencari simpati pihak asing. Yang jelas, Veronica harus berani duduk bersama dengan Polda Papua, untuk membuktikan data yang dimilikinya, kalau tidak berani itu artinya apa yang dikatakan Mahfud MD adalah benar, bahwa data yang diserahkan Veronica adalah sampah.
Sebenarnya ini kesempatan bagi Veronica untuk membuktikan pada pihak kepolisian, bahwa dia tidak layak menjadi DPO, maka dari itu dia harus siap kalau datanya bisa dikaji dan dibuktikan, bahwa apa yang disajikan dalam laporan tersebut merupakan data otentik, bukanlah fitnah atau data yang tidak benar.
Kapolda Papua menantang Veronica untuk adu data, apakah Veronica berani menjawab tantangan Kapolda Papua tersebut? Kita tunggu seperti apa ujung dari persoalan ini, apakah cuma upaya Veronica untuk menarik perhatian dunia intrrnasional, atau data yang dimilikinya, benar-benar bisa dipertanggungjawabkannya.
