Sinyalemen adanya orang kuat yang lebih kuat dari Presiden, harusnya tidak boleh terjadi. Ini akan merusak wibawa Pemerintah juga Presiden. Presiden Jokowi tidak boleh cuma sebatas kecewa terhadap impor gas yang terus marak.
Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah sempat kecewa karena pembangunan kilang minyak belum jadi-jadi, ditengarai ada yang menghambat dan mengahalangi pembangunan kilang minyak tersebut.
Lagi-lagi Presiden Jokowi mensinyalir ada mafia migas di balik semua itu. Nah ini kan memperlihatkan kalau pemerintah tidak berdaya menghadapi kelompok yang menghambat pembangunan, itu artinya ada orang yang lebih kuat dan berkuasa lebih dari Presiden.
Ada kesan yang muncul ke permukaan, pemerintah tidak sungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan tersebut. Jokowi pernah mengatakan untuk periode kedua pemerintahannya, sudah tidak ada lagi beban politik, seharusnya dengan tidak ada beban politik, Jokowi bisa bertindak lebih tegas dalam mengatasi hal-hal seperti itu.
Sementara masyarakat masih melihat Jokowi cuma sebatas mengeluh menghadapi kinerja pemerintahannya. Apakah dengan mengeluh bisa menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak, persoalan terhambatnya pembangunan kilang minyak, dan masih adanya impor migas, harus diselesaikan dengan tindakan yang nyata.
Bersih-bersih di manajemen BUMN sudah dilakukan, penggantian direksi dan komisaris sudah dilaksanakan, tapi kok pak Jokowi masih mengeluh, kok masih merasa kinerja pemerintahannya melambat, ada apa ini sebenarnya.
Pertanyaan ini sama dengan apa yang dipertanyakan Fahri Hamzah, yang mensinyalir adanya kekuatan yang lebih kuat dari Presiden. Dalam sebuah pidato, Jokowi menyoroti masih adanya impor gas, dan Jokowi kaget. Seperti yang dilansir Tribunews.com,
"Nggak perlu impor itu sebenernya nggak perlu, LPG itu sebenernya bisa dibuat dari batubara, batubara kita ini sangat melimpah," ungkap Jokowi.
"Lha kok kita impor? lha ini yang seneng impor ini yah!," tegasnya sembari menunjuk-nunjuk.
Pada dasarnya Jokowi tahu masih terjadi impor gas, padahal menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan, beliau tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kan sesuatu yang aneh sebetulnya. Ini tandanya ada ketidakberesan di dalam pemerintahannya.
Fahri Hamzah lewat akun twitternya @fahrihamzah; menyinggung persoalan ini pada Selasa (24/12/2019).
