Eits.., tapi tunggu dulu.
Pemilihannya belum tentu dilakukan langsung oleh rakyat!
Ada usulan yang sempat mengemuka selama beberapa bulan terakhir, terkait pemilihan langsung, yang ini akan menjadi poin kedua. Apakah evaluasi atau bahkan secara eksplisit muncul ide, pemilihan tak langsung.
Alasannya adalah karena pemilihan langsung menyebabkan masyarakat terpecah, negara bergejolak, dan gaduh tak berkesudahan. Ujungnya ekonomi yang jadi korban!
Semua alasan ini terkesan masuk akal untuk mengusulkan Presiden tak dipilih langsung lagi, melainkan oleh perwakilan, MPR!
Di mana yang janggal?
Semua usulan ini mengemuka di ada fakta pelemahan KPK yang menjadi poin ketiga.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga yang dibatasi kewenangannya, bahkan Ketua KPK Agus Raharjo menyebut bahwa saat ini dengan Undang - Undang baru, KPK tak lebih dari Komisi Pencegahan Korupsi, soal menindak apalagi Operasi Tangkap Tangan, jauh akan lebih sulit dilakukan.
"Kalau misalkan revisi undang-undang ini lolos, sebetulnya mungkin paling sederhana KPK-nya singkatannya diubah, Komisi Pencegahan Korupsi," ujar Agus saat menjadi pembicara di PUKAT UGM, (11/9/2019) lalu.
Apa kaitan dari ketiga poin ini?
TAK LANGSUNG & KONGKALIKONG
Kita tahu, logika sederhana bahwa untuk melakukan fraudalias pelanggaran pada pemilihan langsung pada pemilihan yang dilakukan oleh rakyat, akan jauh lebih sulit ketimbang melakukan suap atau kongkalikong atas pemilihan tak langsung.
