Berebut Kursi Wagub DKI

"Ga mau ah, kalo saat ini Jakarta nanti dipimpin oleh mantan Napi Korupsi. Emang, ga ada yang lebih bersih ya?"

Pernyataan itu disampaikan oleh salah seorang warga Jakarta, saya mewawancarai beberapa warga, bahkan mayoritas yang memiliki preferensi politik yang dulu memilih Anies-Sandi sebagai pimpinan DKI. Isinya, dari semua yang saya wawancara, mereka semua keberatan jika Jakarta dipimpin oleh seorang Mantan Narapidana Korupsi. 

Walaupun saya bertanya kepada mereka, jika seseorang bisa berubah. Mereka pun menimpali, "Di mata kami, mantan narapidana apalagi korupsi, sudah tidak masuk di hati!"

Mantan Napi Koruptor dan Calon Pemimpin Bagi Daerah dengan Anggaran Terbesar

Isunya memang mulai naik ke permukaan. Lepas ditinggalkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, kursi wagub DKI kosong. Orang tertinggi dalam struktur pimpinan Ibu Kota ini, menjadi penting. Karena ia menjadi salah satu pimpinan yang mengatur anggaran daerah terbesar seluruh Indonesia, di atas Rp 70 triliun.  Agak sulit membayangkan, orang yang sebelumnya dipenjara karena kasus korupsi, saat ia menjabat dengan kewenagannya, lalu kembali berjibaku untuk merebut kuasa kembali.

Adalah M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, dari fraksi Partai Gerindra, yang saat ini, gembar-gembor telah mendapat restu dari Partai Gerindra, bahwa namanya lah yang akan dipilih oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menggantikan Sandiaga Uno rekan separtainya yang kini sudah mulai berkampanye untuk menjadi Wakil Presiden RI. 

Gerindra insya Allah mengusulkan saya menjadi calon wakil gubernur, karena memang dalam ketentuan itu kan diusulkan dua nama oleh partai pengusung, yang akan dipilih oleh DPRD. Saya kira itu mekanismenya. Kata Taufik kepada wartawan, pekan lalu di Jakarta.

Taufik, memang hanya satu-satunya tokoh dari Partai Gerindra, yang terdengar bersiap menggantikan Sandi Uno di kursi Wagub DKI. Tak ada yang lain fungsionaris dari Partai berlambang kepala burung Garuda itu yang mengajukan diri. Bahkan sejumlah kawan Taufik, di antaranya Riza Patria, mendukungnya untuk menduduki kursi Wagub DKI.

"Deal" PKS - Prabowo

PKS yang sebelumnya adem-ayem, kini pun mulai buka suara. Bahwa ada "Deal" antara PKS dengan Prabowo Subianto, saat dua koalisi paling setia ini, menyorongkan Nama Sandiaga Uno, maju sebagai Cawapres RI. 

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU nomor 9/ 2015), menyebutkan bahwa Kepala Daerah yang ingin maju dalam ranah eksekutif, tidak perlu mundur dari jabatannya, cukup cuti. Kecuali, di ranah legislatif, dan sebaliknya.  Hal ini pun juga dilakukan oleh sejumlah pejabat saat Pilkada lalu. Diantaranya Mantan Bupati Trenggalek, Emil Dardak, saat kampanye lalu tidak mundur, melainkan cuti. Jika ia kalah dalam kontestasi Pilkada, ia berhak untuk duduk kembali di jabatannya. 

Demikian pula dengan Sandiaga Uno, Undang-undang memperbolehkan untuk cuti, namun ia memilih mundur. Belakangan, sejumlah Presiden PKS, Sohibul Iman, mengungkapkan bahwa ada kesepakatan antara partainya dan Prabowo Subianto untuk memberikan kursi Wagub DKI Jakarta kepada PKS. 

Pada intinya adalah komitmen pak Prabowo meminta kami mendukung sebagai capres, di situ disampaikan bahwa salah satu yang diberikan kepada PKS adalah posisi wagub. Tadi sudah disampaikan dan ditanyakan kembali kepada pak Prabowo dan tetap komitmen, dan kita sudah meminta pak Prabowo untuk segera membuat surat ajuan tentang pencalonan dua nama dari PKS, ungkap Sohibul Iman, pekan lalu seusai rapat di Rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta.

Saya Mewawancarai Khusus, Taufik

Saya mewawancarai M Taufik, ia mengatakan tetap akan maju sebagai Wagub DKI Jakarta. Ia bahkan sesumbar bakal mendapatkan restu dari Prabowo Subianto, segera!  Bagaimana dengan statusnya sebagai mantan Narapidana Korupsi pengadaan alat peraga pada waktu ia menjadi Ketua KPUD DKI Jakarta, tahun 2004 lalu. Ia diputus bersalah oleh hakim, karena merugikan negara 488 juta rupiah, dan dihukum 18 bulan penjara, 2 bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa yang 20 bulan penjara. 

Memang secara Undang-Undang tidak ada yang dilanggar oleh Taufik, baik ketika maju sebagai Caleg maupun kepala daerah. Pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, maupun Undang-Undang nomor 2 tahun 2016 tentang Pilkada, yang ditelah ditambahkan saat Uji Materi di Mahkamah Konstitusi, disebutkan Kepala Daerah masih boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah selama tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara, terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan, dan tindak pidana politik. Kecuali, terpidana atau terdakwa yang tindak pidananya ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana korupsi, makar, teroris, mengancam keselamatan negara, memecah belah NKRI. 

Taufik Sang Pemenang Gugatan

Nah, Taufik saat ini  tidak sedang melakukan kontestasi politik Pilkada, jadi ada celah untuk bisa tetap mengajukan Taufik menjadi Kepala Daerah. Sebelumnya Taufik juga memenangi gugatan di MA terkait Peraturan KPU (PKPU), yang melarang mantan Napi Korupsi, Teroris, dan Narkoba, ikut Nyaleg. Pasca kemenangan Taufik, PKPU ini jadi tidak bertaji. 

Permasalahan ini sesungguhnya bukan soal nama siapa yang duduk menjadi pejabat publik apalagi untuk memimpin Ibu kota negara, dengan kepadatan penduduk tertinggi, anggaran terbesar, dan permasalahan terkompleks se-Indonesia. Bukan pula soal adanya "celah" Undang-Undang yang bisa disiasati sehingga tampak tak ada satupun yang dilanggar.

Tapi ini adalah soal Logika Moral yang hilang, jika proses ini dipaksakan!

 

Saya Aiman Witjaksono
Salam