Habibie dan Pilpres 2019

Apa kaitan Presiden ketiga RI, Bacharuddin Jusuf Habibie dengan Pilpres 2019? 

Awalnya staf Eyang Habibie yang sudah puluhan tahun bersama dengan Habibie, mengatakan, bahwa Habibie hanya mau diwawancara seputar isu 20 tahun reformasi. Tetapi saat mewawancarainya, justru lebih banyak saya angkat dalam konteks kekinian, Pilpres 2019. 

Habibie pun, antusias menjawabnya!

Rumah Tak "Angker" dan Ribuan Buku

Saya datang ke rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Rumahnya sungguh sunyi. Penjagaan Paspampres tampak di sudut-sudut rumahya, namun tidak se-"angker" rumah pejabat yang pernah menduduki kursi pucuk pimpinan tertinggi di Indonesia.

Saya masuk lebih dalam ke rumah Habibie, cukup besar, dan sangat asri. Kolam ikan Koi yang indah namun tetap sederhana, berada di sejumlah sisi rumahnya.

Saya menemuinya di perpustakaan pribadi, sebuah ruangan yang memiliki luas sekitar 150 meter persegi, dua lantai, dan semuanya diisi oleh rak yang dipenuhi oleh ribuan buku. 

Ada yang menarik yang saya temukan dalam buku-buku Habibie. Awalnya saya berpikir, bahwa buku salah satu orang paling jenius yang pernah dimiliki oleh Indonesia dan berkutat di bidang industri maju adalah buku-buku yang selalu terkait dengan teknologi. Ternyata saya salah.

Beberapa kali saya memandang ke rak-rak buku Habibie, yang tersimpan di dalam rak itu, justru adalah buku-buku daerah. Mulai dari kamus Bahasa Daerah: Jawa, Sunda, Bali, dan sejumlah daerah lainnya. Ada pula tentang cerita kebudayaan Jawa Kuno dan daerah lainnya, yang saya lihat, misalnya, adalah asal-usul daerah di Sumatera Utara, Danau Toba.

Habibie: Indonesia Bukan Negara Agama

Saya tanyakan hal ini kepada Habibie. "Kekayaan alam dan budaya Indonesia, tidak habis dipelajari, ungkapnya. Bahkan ia mengaku dengan rendah hati, belum tahu terlalu banyak soal ini di seluruh Indonesia. 

Dari sinilah Habibie, keras mengungkapkan kepada saya, bahwa tidak selayaknya Indonesia memiliki paham sebagai Negara agama. Sebab, budaya di Indonesia telah terlebih dahulu ada, sebelum agama itu datang di Indonesia.

Sehingga, sebuah kesepakatan bahwa Negara ini bukanlah Negara Agama, melainkan Negara yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karenanya seluruh perilaku dari orangnya hingga aturan yang mengikutinya, tidak boleh bertentangan dengan moral Agama yang ber Ketuhanan yang Maha Esa.

Tak hanya soal dasar pendirian Negara, wawancara lengkap yang akan tayang pada Senin, 28 Mei 2019 pukul 8 malam, di KompasTV dalam Program AIMAN, saya juga menanyakan terkait kondisi politik menjelang pemilu 2019. 

Saya menanyakan terkait dengan kondisi saat ini, yang sering dikatakan masyarakat cenderung merasa terpecah belah, terdiri atas kubu-kubu--kalau tidak mau dikatakan ada 2 kubu yang berbeda.

Katakanlah saat menjelang Pemilu ini, terpolarisasi menjadi dua; kelompok Pro Jokowi dan kelompok #2019GantiPresiden.

Atas fenomena ini, Habibie menjawab singkat, "Hal yang wajar!" katanya.

Alasannya, karena setiap demokrasi, mensyaratkan perbedaan. Dan perbedaan selama tidak melanggar hukum, dalam demokrasi, sah!  

Sosok Kunci Peralihan Reformasi

Habibie pada saat peralihan reformasi, menjadi sosok dimana banyak orang meyakini, termasuk saya, adalah sosok yang paling banyak mengetahui seluk beluk, tantangan, bahkan ancaman saat itu. Betapa tidak, dari sisi politik, sejumlah perubahan drastis 32 tahun orde baru ia balikan keadaan seketika. 

Pemisahan Polri dari ABRI, penguatan masyarakat sipil lewat istilah yang sangat terkenal saat itu, menguatkan masyarakat madani, termasuk penguatan sistem pers lewat Undang -- Undang Nomor 40/1999 yang sampai detik ini, masih menjadi acuan para pekerja media.

Belum lagi soal ekonomi, yang mencabut seluruh perusahaan terkait kroni-kroni orde baru, termasuk yang bercokol di BUMN dan Koperasi koperasi ABRI, kala itu. 

 Dari sisi hukum, Tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2 ia dorong penyelesaiannya untuk segera dituntaskan. Tak terbayang jika peristiwa yang sama terjadi di zaman orba, jangankan untuk dilakukan, untuk dikatakan saja bentuk penyelesaiannya, adalah hal yang mustahil terjadi. Sebut saja kasus Malari, Tanjung Priok, dan Talangsari, Lampung di era Orde Baru.

Meski sampai saat ini, masih ada yang belum tuntas, dari kasus-kasus saat peralihan reformasi. Saya  adalah orang yang termasuk merasakan bagaimana sulitnya berpendapat saat orde baru, dan bagaimana sulitnya berdemo sebelum terjadinya reformasi kala itu.

Posisi saya, saat reformasi berada di Bandung, Jawa Barat. Tetapi Habibie dalam waktu 17 bulan mengubah banyak hal sebagai batu lompatan reformasi, yang sebagian kebebasannya kita rasakan saat ini.

Presiden Sipil atau Militer?

Seperti saya tulis di atas, awalnya saya tidak diperkenankan untuk menanyakan kepada Habibie soal Pilpres 2019, namun saya nekat menanyakan hal ini, dengan harapan jika ia berubah mimik, maka pertanyaan saya langsung alihkan ke hal lain. 

Tapi apa yang saya dapatkan, Eyang Habibie sungguh antusias menjawab berbagai pertanyaan  saya terkait Pilpres 2019. Termasuk ketika saya menanyakan, mana ia pilih, Presiden dari Kalangan Sipil atau Presiden dari kalangan (eks) Militer?  

Ia menjawab lugas, dari jawaban yang tak saya duga sebelumnya. 

Ahh.. biarlah jawaban ini, saya simpan dalam program AIMAN agar konteksnya utuh.

Saya Aiman Witjaksono...

 Salam.