Aiman Witjaksono
Aiman Witjaksono Wartawan

So Called Journalist

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Drama dan Bertabur Jendral Aktif di Pilkada

14 Januari 2018   11:33 Diperbarui: 14 Januari 2018   15:54 762 5 3
 Drama dan Bertabur Jendral Aktif di Pilkada
Ilustrasi. Kompas.com

Sejumlah foto viral yang akhirnya membuat Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas mundur dan menyerahkan mandat ke partai pengusungnya PDI Perjuangan dan PKB. Sontak, informasi ini menjadi kabar yang paling mengejutkan di pangkal tahapan Pilkada terakhir, sebelum Pemilu Raya 2019.

Manuver Jelang Pendaftaran

Awalnya PDI Perjuangan tetap mempertahankan posisi Azwar Anas sebagai Cawagub yang diusungnya. Sebenarnya isu ini mulai berhembus di awal pekan lalu, namun baru muncul foto-foto yang kemudian viral itu, hari Kamis (4/1). 

Kala itu, isu mundur makin menguat, hingga sehari setelahnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengumumkan PDIP Perjuangan tetap mengusung Azwar Anas sebagai Bakal Cawagub Jawa Timur. Namun di hari minggu pagi (7/1), Anas resmi membuat surat keterangan untuk mundur dari pencalonan dan menyerahkan mandat kepada dua partai pengusungnya.

Jenderal Aktif di Medan Pilkada

Pilkada 2018 ini memang berbeda. Belum pencalonan sudah ada setidaknya 5 Jenderal aktif yang menjadi non aktif, baik karena mengajukan pensiun dini, meski kariernya masih mulus, dan memiliki waktu 2 tahun menjelang pensiun, ada pula pemegang komando tertinggi Pasukan Elite Polri, yang juga memiliki kecemerlangan karier yang sama.  

Belum pernah terjadi sebelumnya. Proses belum dimulai, tapi fenomena sudah terasa. Sebelumnya banyak yang memperkirakan, bahwa Pilkada 2018 ini, tidak akan lebih "seru" ketimbang, Pilkada 2017, dimana DKI Jakarta menjadi titik sentral "gempa" isu dan gonjang-ganjing politik. Tapi perkiraan ini, ternyata salah. Belum dimulai, guncangan sudah terjadi. Apa yang menjadi penyebab sesungguhnya?

Pilkada 2018, Bukan Sekadar Angka

Selama ini, seolah hanya angka yang dipublikasikan. Bahwa Pilkada 2018 yang hari puncaknya alias hari pemungutan suara jatuh pada Rabu, 27 Juni 2018, diikuti oleh 171 Daerah di Indonesia. 

Dari angka terdiri atas, 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten. Bukan hanya menjadi Pilkada yang lebih besar jumlah daerahnya ketimbang Pilkada 2017, bukan pula karena paling banyaknya provinsi sepanjang sejarah pilkada serentak digelar, tetapi banyak yang tidak menyadari, bahwa Pilkada 2018 ini, adalah Pilkada dengan daerah Strategis terbanyak sepanjang selama Pilkada Serentak. 

Tidak hanya itu, daerah strategis ini, berpadu dengan waktu, yang hanya berselang kurang dari setahun dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019, pada 17 April 2019.

Daerah Strategis Jelang Pemilu Raya

Sebut saja, Provinsi terpadat di Pulau Sumatera; Sumatera Utara di bagian Barat, Sebagian besar Provinsi di Pulau Jawa, yang memiliki jumlah penduduk mayoritas dan signifikan dari proporsi penduduk Indonesia keseluruhan; Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sementara di Timur, ada Provinsi terkaya di Kalimantan; Kalimantan Timur, dan Provinsi strategis di Indonesia Timur; Maluku, serta Provinsi yang pada setiap pemilu pasti menjadi rebutan suara pemilih; Papua.  

Semua daerah yang saya sebutkan di atas, adalah provinsi strategis yang jika dimenangkan oleh kandidat Partai Politik tertentu, maka akan jauh lebih mudah untuk memperoleh suara pada Pemilu 2019. Alhasil, suara Pemilu 2019, selangkah di depan untuk diperoleh, dan itu berarti lebih dekat kepada kemenangan.

Karena jelang Pemilu Raya pula, kemenangan seolah menjadi satu-satunya tujuan, pada Pilkada kali ini. Oleh karenanya perhitungan -- perhitungan tajam, menjadi tumpuannya. 

Sekecil apapun resiko, terlebih yang memengaruhi suara negatif agen pembawa suara alias para opinion leaders, mutlak dihindari.  Oleh karenanya, mundur menjadi pilihan bagi calon yang mungkin berpengaruh pada proses ke depan.

Hanya Jenderal TNI AD & Polri

Sementara, di sisi lain, kondisi geografis dan pengetahuan medan sangat diperlukan, bukan hanya bagi putra daerah, tapi juga sedalam apa, jaringan yang telah dibangun oleh para kandidat. 

Oleh karenanya, para Jenderal "teritorial" TNI-Polri yang ikut bergabung, yakni dari kesatuan di TNI Angkatan Darat dan Polisi-yang selain sebagiannya adalah Putra Daerah-sebagian yang lain juga pernah lama bertugas di daerah itu.

Seolah tidak ada pilihan, bagi para peserta Pilkada maupun Partai Politik pengusungnya, selain kemenangan. Tinggal bagaimana "pertarungan" akan terjadi di depan. Keadaban layak jadi tumpuan!

Saya Aiman Witjaksono...

Salam.