Pengesahan RUU Ibu Kota Negara yang dilaksanakan pada 18 Januari 2022 menuai sejumlah perdebatan. Beberapa urgensi yang dimajukan diantaranya mengenai perluasan potensi pertumbuhan ekonomi dan perwujudan simbol identitas bangsa. Namun, visi tersebut tidak selaras dengan usaha pemerintah yang sejauh ini difokuskan pada persoalan administrasi. Bahkan jika berbicara soal pembangunan identitas green energy sebagai transformasi ekonomi, realokasi IKN memiliki dampak yang sebaliknya. Dimana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melaporkan perkiraan dampak memperparahnya kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur. Maka sebenarnya, masa depan bagaimana yang ingin dibentuk melalui Ibu Kota Nusantara?
Pengaruh dalam Perekonomian
Ibu Kota Nusantara sejak awal telah dirancang sebagai episentrum pertumbuhan yang dapat menghasilkan efek berganda bagi perekonomian. Menurut laman Kementerian Kesekretariatan Negara terdapat beberapa indeks keberhasilan pemindahan IKN. Seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta pemerataan pembangunan di luar wilayah Jawa. Kalimantan yang dinilai memiliki konektivitas antar provinsi lebih baik dipercaya akan meningkatkan perdagangan 50% wilayah Indonesia.
Namun, beberapa laman Kementerian seringkali hanya berfokus pada ketidakcocokan Jakarta sebagai Ibu Kota dibandingkan justifikasi pemilihan Kalimantan Timur. Seperti proporsi penduduk yang padat dan mengakibatkan kesulitan mobilitas, permasalahan polusi lingkungan dan penurunan tanah, serta kontribusi PDB yang dinilai “Jawasentris”. Karakteristik pemerintah yang kian menegaskan beban tanggungan Jakarta tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah pilihan IKN memiliki penguatan selain dari ketidakmampuan ibu kota lama?
Juga mengingat bahwa dibutuhkannya kapasitas ekonomi yang baik dalam pemindahan IKN, sedangkan Indonesia masih dalam masa pemulihan pasca COVID-19. Hutang negara yang diperkirakan mencapai Rp. 10 ribu triliun di tahun 2024, penurunan sektor pajak, serta keterbatasan sumber daya akan mempersulit proses pemindahan IKN. Sedotan APBN yang besar jika tidak disandingkan dengan momentum pemulihan ekonomi akan menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Meskipun pemerintah berargumen bahwa mayoritas dana akan bersumber dari investor, hal ini tidak dapat menjamin adanya kondisi yang stabil. Sebab buktinya, keterlibatan swasta dalam pembangunan belum membaik, bahkan semenjak disahkannya UU Cipta Kerja yang mempermudah iklim investasi.
Selain itu, juga terdapat beberapa argumen mengenai ketidaksiapan provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara. Pertama, jalinan suplai dan permintaan ekonomi antara provinsi dan beberapa daerah Indonesia yang belum maksimal. Kedua, ketergantungan provinsi pada sektor perkebunan dan pertambangan yang sifatnya fluktuatif. Hal ini mengakibatkan iklim perekonomian yang bertumpu pada harga pasar internasional.
Pengaruh dalam Politik Indonesia
Keputusan pemindahan IKN memiliki beberapa pengaruh dalam politik dalam negeri Indonesia. Pertama, relokasi ibukota memerlukan adanya perubahan struktur pemerintahan kota Jakarta. Kekosongan kursi walikota serta anggota DPRD harus diseimbangkan dengan pemerintahan provinsi lainnya melalui pemilihan umum.
Selain itu, transformasi karakter bangsa yang harus disesuaikan dengan kekayaan alam provinsi Kalimantan Timur. Aspek kerukunan antar suku serta dominasi bidang pertanian dan perkebunan harus diselaraskan dengan identitas politik pemerintah RI. Kalimantan juga merupakan pulau yang berbatasan langsung dengan dua negara, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam. Penguatan identitas bangsa dalam membentuk IKN sebagai kota dunia di Kalimantan menunjukkan keinginan Indonesia mempertahankan citranya di mata internasional.
Indonesia perlu kembali mempersiapkan langkah yang matang dan berkelanjutan dalam berbagai kebijakan terkait IKN. Hal ini dapat dipelajari melalui puluhan negara dalam abad terakhir yang telah melakukan relokasi ibukota negaranya. Seperti menciptakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, keputusan yang telah diambil tersebut didasarkan oleh kebutuhan objektif negara, bukan hanya keinginan elit politik. Lalu, kesadaran akan pentingnya manajemen perencanaan yang terorganisir serta pelaksanaan yang tepat sasaran. Namun diantara poin-poin tersebut, Indonesia perlu menjamin perkembangan ekonomi yang baik sehingga APBN dapat menanggung biaya pembangunan IKN.
Pengaruh dalam Politik Luar Negeri
