Ketika 158 Guru Besar FKUI Menggugat, Akankah Pemerintah Mendengar?

158 Guru Besar FKUI menggugat kebijakan kesehatan, menuntut pemerintah lebih peka pada suara akademisi.

Pada 16 Mei 2025, sebanyak 158 Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan kesehatan nasional yang dinilai semakin menjauh dari semangat kolaborasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti. 

Kritik tersebut disampaikan secara resmi di Kampus FKUI Salemba, Jakarta, dengan menyoroti beberapa aspek krusial. 

Seperti tata kelola kolegium kedokteran, restrukturisasi departemen rumah sakit pendidikan, hingga mutasi staf medis yang dianggap tidak melibatkan akademisi secara optimal (KOMPAS.ID, 2025).

Pernyataan ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa pembuatan kebijakan kesehatan perlu didasari oleh Teori Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) yang menekankan pentingnya data ilmiah dan hasil riset sebagai landasan pengambilan keputusan. 

Konsep ini sejatinya bukan hal baru. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan bahwa kebijakan berbasis bukti ilmiah mampu meningkatkan efisiensi penanganan masalah kesehatan yang kompleks, seperti kasus stunting yang membutuhkan koordinasi lintas sektor (Antara News, 2025).

Sayangnya, di Indonesia, pelibatan akademisi dalam proses perumusan kebijakan kesehatan kadang diabaikan. 

Kritik yang disampaikan oleh para guru besar FKUI menggambarkan lemahnya kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada mutu layanan kesehatan dan pendidikan kedokteran.

Akademisi sebagai Pilar Mutu Pendidikan dan Layanan Kesehatan

Di negara-negara maju, akademisi dan institusi pendidikan kesehatan menjadi pilar utama dalam perumusan kebijakan kesehatan. Mereka berperan sebagai pengawas mutu pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan berbasis sains dan bukti ilmiah. 

Di Indonesia, Evidence-Based Health Policy Centre (EBHPC) di FKUI merupakan salah satu pusat riset yang berkomitmen mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam rekomendasi kebijakan kesehatan yang lebih akurat dan informatif (IMERI FKUI, 2025).