Mohon tunggu...
Aidhil Pratama
Aidhil Pratama Mohon Tunggu... ASN | Narablog

Minat pada Humaniora, Kebijakan Publik, Digital Marketing dan AI. Domisili Makassar.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Kebijakan Migrasi eSIM Belum Sentuh Akar Masalah Keamanan

22 April 2025   18:00 Diperbarui: 22 April 2025   21:41 172
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi migrasi eSIM (iStockphoto/Prykhodov)

Ganti kartu ke digital, aman? Pakar bilang belum tentu, masalah lama perlu dibereskan dulu.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mendorong masyarakat untuk beralih dari SIM fisik ke eSIM. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kejahatan digital, seperti penyalahgunaan data pribadi. Ide ini terlihat seperti langkah maju. 

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum eSIM dianggap sebagai solusi sempurna.

Mimpi Semu Keamanan Instan

Ilustrasi eSIM. (Freepik via KOMPAS.COM)
Ilustrasi eSIM. (Freepik via KOMPAS.COM)
Pemerintah mendorong masyarakat beralih ke eSIM dengan harapan dapat mengurangi penyalahgunaan NIK. eSIM dianggap lebih aman karena terintegrasi dengan verifikasi biometrik. 

Tujuannya adalah agar eSIM menjadi tameng digital yang lebih kuat. Bayangkan, kita bisa menghindari kejahatan digital hanya dengan mengganti kartu SIM.

Namun, seperti yang dijelaskan oleh Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber, masalah utama bukan terletak pada bentuk SIM. Masalah utamanya ada pada prosedur pendaftaran yang lemah. 

Tanpa verifikasi yang ketat, eSIM tetap bisa disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. Meski eSIM punya kelebihan teknis, masalah pendaftaran belum terselesaikan.

Ini seperti membeli mobil dengan fitur keamanan canggih, tapi pintunya masih mudah dibuka. Teknologi baru memang bisa mengurangi risiko. Tapi tanpa perbaikan sistem dasar, solusi ini tidak akan bertahan lama.

PR Besar Sebelum Pindah Kartu

Meskipun klaim eSIM menggoda, ada masalah besar yang perlu dihadapi, yakni pengawasan data.

Komisi I DPR, dalam diskusi Fraksi PKB, mengkritik kebijakan migrasi ke eSIM. Mereka menilai langkah ini terburu-buru dan menyarankan menunggu pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP). Tanpa lembaga yang mengawasi data pribadi, peralihan ke eSIM bisa berisiko.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun