Mimpi Indonesia Emas 2045 terancam birokrasi lambat, korup, dan ribet.
Pernah nggak kamu dengar soal “Visi Indonesia Emas 2045”? Katanya, nanti Indonesia jadi negara kaya dan kuat. Targetnya, kita jadi ekonomi nomor empat terbesar di dunia. Pendapatan orang-orang bisa sampai 30 ribu dolar Amerika per tahun. Katanya juga, hidup makin enak. Yang miskin makin sedikit. Pelayanan pemerintah cepat dan jujur. Nggak ribet.
Tapi coba bandingkan dengan kejadian sehari-hari. Kamu pernah nunggu 3 jam di kelurahan cuma buat legalisir KK? Atau dengar temanmu ribet pindah alamat karena petugasnya minta “uang rokok”? Itu yang bikin heran.
Kita punya mimpi besar, tapi kenyataannya masih berantakan. Sistem pemerintah kita kayak mesin tua. Kalau dipakai, bunyinya seret dan lambat. Kita kayak bangun rumah besar, tapi pakai pasir sebagai fondasi. Kelihatannya bagus, tapi gampang roboh.
Apa Itu Indonesia Emas 2045, dan Kenapa Birokrasi Jadi Kunci?
Visi “Indonesia Emas 2045” bukan cuma kata-kata. Ini rencana panjang dari Bappenas. Di dalamnya ada 8 agenda dan 45 target penting. Isinya macam-macam, dari soal manusia, ekonomi, sampai perbaikan birokrasi. Salah satu tujuannya, Indonesia jadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia [Bappenas dalam NU Online, 2023].
Tapi semua itu cuma bisa jalan kalau dikerjakan dengan serius. Di sinilah birokrasi jadi kunci. Aturan boleh bagus, tapi kalau yang jalankan nggak jujur dan asal-asalan, ya gagal.
Bayangin kamu punya resep rendang paling enak. Tapi yang masak pakai wajan karatan dan minyak sisa. Hasilnya pasti jauh dari enak.
Birokrasi kita juga begitu. Kalau sistem masih tambal sana-sini, petugasnya malas berubah, dan orang-orang nggak percaya, mimpi besar itu bakal jadi angan-angan.
Revolusi Mental Di Atas Kertas atau Sudah Tertanam?
Pemerintah tahu masalah ini nggak bisa dianggap remeh. Makanya sejak 2014, dibuat Gerakan Nasional Revolusi Mental. Tujuannya jelas. Ubah cara pikir orang Indonesia. Fokusnya pada tiga hal. Jujur, rajin kerja, dan suka bantu sesama.
Dan ini bukan cuma tulisan di spanduk. Menko PMK periode lalu, Muhadjir Effendy, bilang 65% program GNRM bakal masuk langsung ke Rencana Pembangunan 2025–2029 [Kemenko PMK lewat Antara News, 2024].
