Birokrasi Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi harapan Gen Z akan kecepatan dan fleksibilitas.
Pernah nggak sih kamu merasa sistem birokrasi itu susah banget buat berubah? Prosesnya ribet, banyak aturan ketat, dan kadang bikin pusing. Ini juga yang dirasakan banyak orang, termasuk Gen Z.Â
Mereka masuk dunia kerja dengan harapan segalanya bisa lebih cepat dan efisien.Â
Tapi, apakah birokrasi kita sudah siap? Apakah sistem ini bisa cocok dengan cara kerja Gen Z yang lebih cepat dan fleksibel?
Sekadar Teknis, Minim Sentuhan Kultur?
Pernah dengar tentang 4D dalam reformasi birokrasi?Â
Di zaman Jokowi, ada konsep baru namanya Administrasi Publik Baru (NPA). NPA ini punya 4 prinsip. Debirokratisasi, Demokratisasi, Delegasi, dan Desentralisasi (4D).Â
Tujuannya supaya proses birokrasi jadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Harapannya, birokrasi Indonesia yang lambat dan ribet bisa berubah.
Kenyataannya masih banyak yang kurang. Contohnya, sistem OSS (Online Single Submission) yang ada sejak 2018. Sistem ini diharap bisa mempermudah izin usaha.Â
Tapi faktanya, hanya mengurangi 40% proses izin yang dulu ribet. Masalahnya, ego sektoral antar kementerian sulit diubah. Meski sistem sudah canggih.
Meski ada kemajuan teknis, budaya birokrasi yang kaku masih menghambat.
