"Politik Jatah Preman", Sebuah Ulasan

Sebuah buku hasil penelitian seorang berkebangsaan Australia, Ian Douglas Wilson dan diterjemahkan oleh Mirza Jaka Suryana memberikan stimulus luar biasa.

Baru membaca judulnya (yang asli), "The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority and Street Politics" pun pikiran ini telah menerka-nerka: apa yang sedang dan akan dideskripsikan oleh buku yang hanya berisi tujuh bab serta 315 lembar kemudian di produksi oleh penerbit Marjin Kiri tersebut. 

Dengan disuguhi oleh alur historis serta metode penulisan yang sistemik, sangat tidak mungkin buku ini hanya dibuat dengan asal-asalan dan tanpa riset yang mendalam.

Pada bab pertama, buku ini menceritakan relasi subpengamanan negara dan lintas-negara yang sudah eksis sejak lama, melalui geng hingga 'pengusaha kekerasan', hingga alur realitas sebuah negara yang memelihara hal demikian.

Bab kedua, kita dibawa untuk memahami dinamika hubungan antara preman, negara dan masyarakat di Jakarta pasca ORBA; mengubah (rekonfigurasi) preman ke dalam bentuk social power dan politik baru. Dari proses urbanisasi, eksklusi, serta pencarian rasa aman dan keterwakilan; juga perbuatan model-model legitimasi baru atas 'setoran dan perlindungan'. 

Bab ketiga, bahwa sistem zona atau kewilayahan bagi pengecer kekerasan yang telah terbentuk setelah era-ORBA. Hingga perkembangan historis hubungan antara geng, militer,dan rezim otoriter Suharto, atau dengan bahasa lain -- bagaimana kekerasan yang disubkontrakkan merupakan unsur yang tak terpisahkan dari pelanggengan kekuasaan negara. 

Bab keempat, menguraikan bagaimana proses transisi dari masa ORBA ke pasca ORBA tersebut. Terutama sekali, perebutan wilayah kekuasaan. Tanah Abang adalah contoh konkrit atas bab keempat ini -- 'setoran perlindungan'.

 Bab kelima, proses pergeseran menuju kesukuan dan kedaerahan seperti halnya Betawi dengan (Forum Betawi Rempug) FBR-nya, Ambon Makasar dan lain sebagainya. Hal ini berfungsi atas legitimasi dari kontrol pada sektor informal seperti pasar dan wilayah yang menjadi kekuasaannya. 

Bab keenam,  menelisik dinamika internal, praktik, dan struktur FBR di lapangan, serta menimbang pengalaman motivasi para anggotanya untuk bergabung. Bab ketujuh,  membahas soal permasalahan mengenai bagaimana kekuasaan kewenangan teritorial dan koersif, sebagai suatu sebagai rangkaian aktual, juga sebagai sebuah strategi organisasional serta transaksional yang diterjemahkan sebagai modal politik dalam konstelasi pemilu.

Pada salah satu scene film Preman Pensiun salah tokoh mengatakan "ini bisnis yang bagus namun bukan bisnis yang baik". Statement ini sekiranya merepresentasikan apa yang di tuliskan oleh buku terjemahan tersebut. 

Kejahatan dalam taraf ini adalah kejahatan yang memang terorganisir secara rapi dan secara serius dijalankan hingga dijadikan sebagai mata pencaharian, sebagai jasa perlindungan umpanya. Bukan lagi dalam bentuk komunal atau gerombolan seperti biasanya, namun sudah menjadi organisasi masyarakat -- memiliki legitimasi hukum.