Jargon-Jargon Barat Intervensi Negara lain
Oleh
Wajiran, S.S., M.A.
Dengan landasan apapun, intervensi apalagi intimidasi terhadap negara lain sangat bertentangan dengan Hak Asasi kedaulatan suatu bangsa. Tetapi ironisnya, Hak asasi Manusia (HAM) merupakan jargon yang paling populer digunakan Amerika Serikat dan sekutunya untuk melakukan intervensi terhadap negara lain. Atas nama isu-isu kemanusiaan negara adikuasa sering mencap negara lain sebagai biadab dan melanggar perikemanusiaan. Tindakan intervensi yang melebihi batas teritori bahkan batas kemanusiaan itu sendiri. ironisnya pelanggaran itu sering dilakukan dengan berkedok kemanusiaan. Invasi yang dilakukan di Iraq dan Afganistan beberapa saat yang lalu merupakan contoh dogma mustahil yang mereka lakukan atas nama kemanusiaan. Hanya ingin membunuh seorang teroris, Osama Bin Laden, negara adidaya itu mengorbankan ribuah bahkan jutaan orang di dua negara tersebut. Tindakan yang diatasnamakan kemanusiaan itu sampai saat ini terbutkti sebaliknya. Jutaan orang tidak berosa kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal, dan menghadapi masa depan yang tidak jelas karena ulah negara adidaya tersebut.
Dengan dalih dan landasan apapun, tindakan negara adidaya tersebut tidak bisa dibenarkan. Pasalnya jika memang yang ingin dikejar adalah terorisme, maka siapapun yang akan memasuki wilayah kekuasaan asing haruslah melakukan usaha diplomatik untuk menemukan apa yang sesungguhnya dicari. Cara-cara damai dan lebih manusiawi sangat bisa dilaksanakan. Tetapi karena negara adidaya sangat bernafsu untuk melumpuhkan Shadam Husain yang mereka anggap membahayakan, maka invasi besar-besaran pun dilakukan. Lebih memprihatinkan lagi setelah sang diktator tumbang, negara itu dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian yang jelas sebagai akibat adudomba negara adidaya tersebut. Perang saudara selalu saja menjai isu paling santer karena gencarnya intelejen asing yang berperan besar terhadap dinamika sosial politik di negara tersebut.
Mencermati pembukaan Piagam PPB disebutkan bahwa; “Kami anggota PPB dengan ini, bertekad untuk melaksanakan keyakinan akan HAM yang mendasar sesuai dengan martabat dan nilai perseorangan, dalam kesejajaran hak asasi laki-laki dan perempuan, bangsa-bangsa kecil maupun besar, dan untuk memajukan kehidupan sosial dan standar hidup di alam kebebasan”. Prinsip ini harusnya memberikan kesamaan hak atas setiap bangsa kecil maupun besar untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan standar negaranya masing-masing. Negara yang satu dengan yang lain tidak bisa menjustifikasi suatu negara tidak berperikemanusiaan karena mereka menggunakan standar yang berbeda dengan negara barat. Tetapi pada kenyataanya negara barat selalu merusak tatanan sebuah pelaksanaan hukum di negara lain atas nama kemanusiaan. Eksekusi hukum atas sebuah pelangggaran berat, seperti hukum potong tangan, pancung atau hukum mati yang ada di Timur selalu dianggap tidak manusiawi oleh barat. Padahal jelas-jelas hukum tersebut sudah dipertimbangkan dari segi alasan dan sesuai dengan standar pelanggaran tersebut.
Namun kita bisa bayangkan bagaimana dominasi barat yang merongrong pelaksanaan hukuman di negara lain. Negara adidaya itu dengan berbagai cara memomojokan dan bahkan mengintervensi secara terang-terangan untuk akhirya melakukan kekerasan terhadap negara yang dianggap membangkang atas nama kemanusiaan semu tersebut (Mahathir Muhammad, 1996). Apa yang dilakukan negara adidaya terhadap negara-negara kecil dan berkembang, pada dasarnya ibarat seorang anak yang memiliki sifat arogan yang ingin mengetahui, mencampuri bahkan mengintimidasasinya agar tidak melebihi dirinya. Karena upaya-upaya mencampuri urusan negara lain itu bukan hanya sampai pada persoalan kemanusiaan, tetapi berujung juga pada persoalan ekonomi dan dominasi ideologi. Saat ini di hampir semua Negara Timur Tengah telah dikuasai oleh dominasi ideologi barat ini; Arab Saudi, Israel, Mesir (Terutama masa Husni Mubarak) adalah bagian dari sekutu barat di wilayah Timur Tengah.
Arogansi negara adidaya nampak juga dengan upaya-upaya licik yang dilakukan melalui berbagai badan/organisasi dunia. PBB, IMF, Bank Dunia dan juga LSM-LSM. Lembaga-lembaga ini mereka gunakan sebagai pengawas, bahkan sebagai upaya eksekusi terhadap kebijakan suatu negara yang dianggap menentang kebijakan mereka. PBB digunakan untuk menekan secara politis, sedangkan Bank Dunia dan IMF digunakan untuk menekan secara ekonomi,finansial. Embargo adalah salah satu cara yang populer digunakan lembaga-lembaga ini untuk menghambat kemajuan ekonomi suatu negara yang dianggap melanggar ketentuan mereka. Bukan hanya itu, negara lain yang melanggar larangan melakukan transaksi dengan negara bersangkutan pun akan dikenakan sangsi yang tidak main-main. LSM merupakan antek yang digunakan negara adidaya untuk mendapatkan data-data riil yang ada di suatu negara. Itu sebabnya negara adidaya tersebut membiayai begitu banyak LSM yang dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang suatu masalah sesuai dengan bidang LSM yang bersangkutan. LSM ini memilliki peran juga menyebarkan ideologi sesuai dengan keamauan mereka.
Isu yang paling berbaha saat ini adalah sosialisasi kesetaraan gender yang membuat kehidupan manusia menjadi tidak menentu. Atas nama kesetaraan, ideologi barat dengan feminismenya telah menyebarkan gagasan absurd. Faham ini sebenarnya hanya pengembangan dari konseb kebebasan individu sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan negara mereka. Padahal, konsep kebebasan individu ini melahirkan persoalan yang sangat besar baik secara moral, maupun secara sosial. Disinilah lahirnya perubahan perilaku manusia yang sangat mengerikan. Adanya seks bebas, perselingkuhan dan bahkan incest menjadi sebuah hal yang biasa di negara yang mengunggulkan kebebasan pribadi. Disinilah hancurnya nilai-nilai kemanusiaan yang mereka perjuangkan. Wallahua’lam bishawab.
Yogyakarta, 3 Oktober 2012
