Mohon tunggu...
Ahmad Tamami Jafar
Ahmad Tamami Jafar Mohon Tunggu... Komite Masyarakat Sipil Pengawal Demokrasi

Padi tumbuh tak berisik. Tan Malaka, Tokyo, Desember 1925

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Sinyal Dukungan Kuat Parlemen ke Jokowi adalah Pengebirian Cita-cita Reformasi

26 Oktober 2019   15:55 Diperbarui: 26 Oktober 2019   16:22 81 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Sinyal Dukungan Kuat Parlemen ke Jokowi adalah Pengebirian Cita-cita Reformasi
#reformasidikebiri

Pada masa pra reformasi, berbagai kalangan berpendapat bahwa krisis yang terjadi di Indonesia saat itu disebabkan ketidak jelasan konsep yang dibangun oleh UUD 1945. Tidak adanya prinsip check and balances antar alat kelengkapan organisasi negara, selain berbagai kelemahan-kelemahan yang melekat pada UUD 1945 itu sendiri.

Sejak terjadinya gelombang reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Bersamaan dengan gelombang reformasi tersebut, mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali.

Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, bangsa kita telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan kekuasaan dan check and balances sampai dengan penyesaian konflik politik melalui jalur hukum.

Akhirnya Reformasi Mei 1998, secara otomatis membawa berkah bagi kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia. Indonesia tidak lagi memiliki seorang pemimpin sentral dan menentukan. Munculnya pusat-pusat kekuasaan baru di luar negara, telah menggeser kedudukan seorang Presiden RI dari penguasa yang hegemoni dan monopolistik menjadi kepala pemerintahan biasa, yang sewaktu-waktu dapat digugat bahkan diturunkan dari kekuasaannya. 

Dengan adanya prinsip saling mengawasi (check) dan saling mengimbangi (balances) dalam operasionalisaisi kekuasaan, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya. Sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara atau pun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.

Reformasi Telah diKebiri

Pada beberapa hari yang lalu, Pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah ditetapkan, masing-masing lembaga tersebut telah memiliki pimpinannya masing-masing. Selanjutnya pada 20 Oktober 2019 dilaksanakan pula pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024. Maka tugas menjalankan kekuasaan negara kedepannya berada dipundak orang-orang yang telah ditetapkan tersebut. Tentu masing-masing dari cabang kekuasaan negara tersebut diharapkan bertindak jujur dan cerdas. Jujur artinya berani melihat kondisi rakyatnya dengan mata kepala sendiri. Sedangkan  bertindak tegas sangat berkaitan dengan kemampuan memilih skala prioritas untuk memperbaiki kondisi negara. 

Tak dapat dipungkiri Indonesia di masa depannya berada di titik nadir. Tanpa perjuangan masing-masing lembaga negara tersebut, dapat dipastikan nasib rakyat akan semakin memburuk.

Ironisnya, Ketua MPR RI untuk jabatan 2019-2024 yang baru saja ditetapkan Bambang Soesatyo, lewan akun media sosial pribadinya mengunggah postingan photo yang bertuliskan "Sinyal Dukungan Kuat Parleman ke Jokowi" (10/10/2019), gambar tersebut selain Ketua MPR RI sendiri berisikan masing-masing ketua DPR RI dan DPD RI, Puan Maharani dan La Nyalla Mataalitti yang memakai kostum super hero, dan berdiri di belakang Jokowi yang juga menggunakan kostum yang sama.

Ada yang menarik dari statement Bambang Soesatyo ini, beliau menerangkan bahwa "Sinyal Dukungan Kuat Parlemen ke Jokowi" sebagai bakti pada negeri. Padahal prinsip check and balances yang seharusnya menjadi sikap politik mereka, tidak menjadikan mereka sebagai partner pemerintah dalam urusan eksekusi kebijakan negara, mereka seharusnya menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemerintah yang idealnya tidak bersikap kompromistis.

Dalam menjalankan tupoksinya, parlemen seharusnya tidak tampil sebagai pelayan pemerintah. Karena hal itu merupakan malapetaka yang diciptakan yang berdampak terhadap pengebirian cita-cita reformasi. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x