Catatan yang Cacat, Sebuah Tragedi Demokrasi

Innalillah Wa inna Ilahi Rojiun. Saya lebih dulu turut berduka atas tragedi ini. Sudah hampir satu purnama, peristiwa terbesar dalam sejarah peradaban bangsa baru saja dimulai. Pesta demokrasi yang menjadi iming-iming meninggalkan banyak rentetan peristiwa.

Rentetan itu dimulai dari suksesnya para politisi yang berhasil memperebutkan kursi untuk merambah satu kekuasaan yang susah payah didapatkan. Dramaturgi yang selama ini meraka jalankan, rupanya berhasil. Deretan muka politisi yang selama ini terpampang di jalanan, di bawah baliho itu, berdiri bangunan megah yang punya dua fungsi; hunian para jutawaan dan tempat berbelanja mereka.

Demokrasi adalah produk baru dalam sejarah dunia, sebuah sistem yang merangkul semua dan menyentuh dengan utuh. Sistem yang merangkul kekuatan dari bawah lahir lah pondasi dasar yang kuat.

Saya pernah membayangkan bahwa demokrasi akan menjadi sebuah solusi. Keisitimewahan berada pada keadaulatan rakyat. Kemenangan demokrasi akan tersaji dari senyum sumringah rakyat-rakyat kecil. Mereka menerima sistem sebagai sebuah harapan. Terlepas dari sistem sosial kita yang memisahkan atau bisa dikatakan memberikan ruang diskriminasi. Beda dengan sistem kapitalis misalnya, yang rubi labanya hanya milik orang-orang yang punya modal.

Perwujudan suksesi sebuah proses demokrasi tidak lah mudah, bahkan butuh sebuah kematangan pikiran dan juga tindakan.

Politisi kita yang mengeluarkan uang yang begitu banyak dihantui oleh kekalahan bahkan citra yang buruk, sampai rusaknya nama besar. Sehingga segala cara akhirnya dimuat sebagai dalih untuk amankan kursi kekuasaan, tersajilah sebuah pesta hura-hara yang menghamburkan dana. Maka, demokrasi bukan lagi perseteruan gagasan tapi pertarungan uang hanya karena eksistensi kekuasaan belaka.

Hal ini berjalan sangat mudah, sebab dibantu oleh ketidakpahaman masyarakat atas legal standing meney politic itu. Masyarakat hanya menerima apa saja, kapan saja, dan jumlah paling banyak.

Demokrasi adalah pilihan terburuk dan yang terburuk.

Sedangkan, sekitar bebarapa petugas penyelanggara yang berada di bawah dihantui pula oleh rasa ketakutan jika dalam proses kerjanya ada salah hitung atau keliru menyebut partai politik dan nomor urutnya, sehingga di dalam dadanya tertanam harkat dan martabat untuk memastikan semua proses rekapitulasi berjalan dengan baik.

Tak lagi mengenal lelah, hanya sesekali istirahat, itu pun hanya curi-curi waktu. Di luar garis, beberapa petugas bhayangkara dan abdi TNI juga turut memastikan bahwa selama proses rekapitulasi semua berjalan dengan baik, tak ada gaduh apa lagi keos.

Sistem ini lah yang akhirnya melahirkan banyak tragedi, sebuah catatan yang dibangga-banggakan beberapa hari lalu, berubah menjadi duka.

Sebuah catatan yang cacat.

John Locke lalu kemudian Montesquieu memperkenalkan trias politica sebagai bagian dari sistem demokrasi yang mengutamakan konsensus kolektif. Pemisahan ini akhirnya merujuk untuk membuat sistem yang benar-benar utuh, yaitu demokrasi.

Abraham di Amerika akhirnya menyimpulkan bahwa sistem ini adalah sesuatu yang daulat, dimana kepentingan ada pada tangan rakyat. Sistem yang semua unit kerjanya berasal dari rakyat.

Sepertinya, Indonesia sepakat dengan apa yang diwariskan Abraham soal demokrasi. Indonesia kemudian berangkat dengan sebuah catatan yang sangat panjang, sampai pada pasca reformasi. 2004 silam rakyat secara utuh terlibat sebagai komponen politik. Catatan yang melahirkan pemimpin untuk pertama kalinya dipilih oleh rakyat. Di 2004 menelan dana sebesar Rp Rp 55,8 triliun.

Keyakinan itu akhirnya berkembang sampai pada 2008, situasinya sama. Wakil-wakil rakyat di pilih melalui pemilu langsung. Anggaran turun sedikit Rp 47,9 triliun jumlahnya. Kemudian, 5 tahun sungguh jarak yang panjang, di tahun 2014 tendensi bertambah sampai menelan dana Rp 15, 62 triliun. Sampai pada catatan di pesta terakbar sepanjang sejarah di 2019. Dana pemilu meningkat sedikit, dengan sistem yang agak berbeda dari beberapa jilid demokrasi yang telah dilalui.

Pemilu 2019 menghabiskan anggaran Rp.25,59 triliun, jumlah yang brilliant. 

Pemilu 2019 adalah arah baru dalam peradaban bangsa. Sebuah sistem one day one service atau Bahasa sederhananya, sistem yang satu kali jalan sudah memilih dua dari komponen dari trias politica. Indonesia hanya membutuhkan 1 hari untuk memilih dua elemen yang berbeda. Katanya untuk hemat anggaran, tapi mari saksikan tragedinya.

Sebuah kerja kolosal yang mengagumkan dunia, negara lain ramai-ramai mengetik kalimat yang sama di berbagi kolom searching. Dari perantara maya ia menjadi saksi berlangsungnya sebuah sistem demokrasi bekerja. Rakyat yang memilih, rakyat yang dipilih, dan pemilihan ini untuk kepentingan rakyat.

Tampil lah ucapan selamat dari berbagai pembesar negara-negara sahabat yang turut bertepuk tangan dari jauh melihat sistem ini bekerja sebagaimana direncanakan.

Hari itu juga, tendensi yang berlarut-larut akibat kampanye berkepanjangan akhirnya perlahan surut, karena dihiasi oleh rasa kegembiraan berpesta untuk memilih pemimpin. Ada yang datang pagi sekali, ada juga datang pakai batik, berbeda-beda yang jelasnya itu pesta kolektif, rakyat harus senang.

Catatan tak sampai di situ, proses rekapitulasi baru dimulai setelah proses pencoblosan di laksanakan. KPPS sudah menduga malam harinya, bahwa esok ada hari yang berat.

KPU memastikan bahwa 809.500 TPS ada untuk memberikan kebebasan pada rakyat untuk memilih. Sekitaran 7.385.500 PPS tersebar di seluruh penjuru nusantara. Kira-kira jumlahnya 3 persen dari jumlah penduduk di republik ini. Petugas itu lah yang memastikan bahwa setiap suara dari kita menjadi pembawa perubahan besar di republik ini.

Kematian Massal

Mengutip dari CNN bahwa data sementara secara keseluruhan petugas yang tewas mencapai 554 orang, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri.

Berdasarkan data KPU per Sabtu (4/5) pukul 16.00 WIB, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal sebanyak 440 orang. Sementara petugas yang sakit 3.788 orang.

Sebuah peristiwa pilu. Kematian Massal. Tak ada yang memikirkan ini bahwa akan terjadi. Seluruh masyarakat akhirnya turut berduka atas peristiwa ini. Narasi pemilu berubah drastis, subjeknya kini bukan caleg gagal atau paslon presiden yang akan kalah, tetapi petugas KPPS yang pergi tak di duga-duga.

Seluruh caleg yang kalah maupun yang dapat kursi sama-sama tertunduk duka. Masing-masing berbela sungkawa. Tak disangka, sistem mengalir tapi tak begitu jernih. Kemarin rakyat tertawa dengan sumringah berubah menjadi duka air mata.

Anggota KPPS yang hanya mendapat gaji 500.000/orang/bulan tanpa konpensasi. belum lagi pajaknya, mesti dikurangi lagi.

Peristiwa ini ibarat pembantaian massal yang pernah terjadi dalam berbagai catatan sejarah, seperti pembantaian kelompok etnis di Mali, rasisme yang pernah Hitler lakukan pada kaum komunis di Jerman, bahkan pembantaian muslim di Uighur di Cina. Walau prosesnya beda, tapi tetap ada yang harus barkabung nyawa.

Peristiwa ini ujungnya hanya menjadi data bagi pembuat kebijakan sebagai ajang evaluasi, dan memang siapapun yang punya titah dan paling bertanggung jawab dalam proses pemilu serentak ini harus mengkaji ulang dan membuat sebuah kebijakan baru.

Semua peristiwa ini akan berakhir sebagai catatan utuh, namun beberapa bagiannya cacat dan miris untuk kita banggakan.

Penulis; Ahmad Takbir Abadi