Selasa, 18 Agustus 2020, bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, puluhan tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Sebenarnya apa sih KAMI itu?
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) adalah suatu perkumpulan yang berdiri atas inisiasi sekitar 150 tokoh dari berbagai macam latar belakang, mulai dari negarawan hingga ulama.
Koalisi ini juga memiliki 10 jati diri dan 8 tuntutan yang juga dibacakan saat mendeklarasikan diri kemarin. Salah satu tuntutan yang juga sangat krusial dewasa ini adalah tuntutan keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, KAMI juga menuntut berbagai hal, mulai dari isu ekonomi hingga ideologi.
Pendeklarasian KAMI tentu tak lepas dari pro-kontra. Jika dilihat secara seksama, sesungguhnya komposisi deklarator KAMI sangat pas. Sebut saja Din Syamsuddin yang berlatar keagamaan, Jend. (Purn) Gatot Nurmantyo yang berlatar kemiliteran, Rizal Ramli yang berlatar keekonomian, Refly Harun yang berlatar kehukuman, Chusnul Mar'iyah yang berlatar perpolitikan, hingga beberapa tokoh oposan lantang lainnya seperti Rocky Gerung, Said Didu, Titiek Soeharto, hingga Amien Rais.
Jika disimpulkan, maka KAMI bisa dibilang berkapasitas dalam menyampaikan aspirasi dan kritik ke pemerintah dalam berbagai aspek, khususnya 8 tuntutan yang telah dibacakan kemarin.
Pendeklarasian KAMI juga bisa disebut sebagai hadiah kemerdekaan Indonesia ke-75. Bagaimana tidak, kehadiran KAMI adalah angin segar bagi kesehatan demokrasi di negeri ini. Setelah kontestasi pemilu pada 2019, rekonsiliasi pun menjadi pintu bagi partai oposisi yang kini semakin gaib.
Pada hakikatnya adalah fungsi DPR untuk beroposisi bagi pemerintah, tak memerdulikan latar belakang partai pemenang eksekutif ataupun bukan. Posisi itulah yang kini kian memudar, posisi yang kini diambil oleh KAMI untuk menjadi wadah pengawasan nonparlemen bagi pemerintah. KAMI juga diperkirakan akan menjadi simpul baru oposisi dan kekuatan baru dalam pengawasan penyelenggaraan negara.
Seperti yang kita ketahui, saat ini saja aroma feodalisme semakin mengental pada demokrasi di negeri kita ini. Tanpa oposisi yang kuat, tentu akan semakin terciptanya peluang pemerintahan tirani di Indonesia.
