Baru rencana kok belum disahkan sudah banyak komentar soal rencana belanja alutsista senilai Rp 1.700 triliun. Maklumin aja lah ya. Tapi perlu ditegaskan nih. Itu baru rencana. Belum sah.
Pastinya ada perubahan. Memang pemenuhan kebutuhan alutsista menjadi hal yang sangat dinantikan masyarakat.
Terlebih setelah terjadinya tragedi KRI Nanggala-402 beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membuat formula belanja alutsista 25 tahun yang konsisten agar target belanja alutsista tercapai pada 2045.
Sebagaimana diketahui, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tahun 2020-2044 tengah menjadi perhatian publik.
Pasalnya, disebutkan dalam rancangan Perpres tersebut butuh anggaran sebesar Rp 1.760 triliun untuk membeli alutsista selama 25 tahun.
Angka ini terbilang kecil untuk investasi pertahanan selama 25 tahun. Ini kan  rencana belanja jangka panjang seperti yang tengah disusun pemerintah memang dibutuhkan.
Sebab, selama ini ada inkonsistensi belanja alutsista. Pada dasarnya sistem pertahanan di negara mana pun memang membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Negara adidaya seperti Amerika Serikat, misalnya, mereka yang mempunyai anggaran cukup besar saja masih belum efektif memperkuat sistem pertahanannya.
Kita jangan kebakaran jenggot dulu lah melihat angka sebesar itu. Angka sebesar Rp 1.750 triliun itu kan renstra. Jadi sah saja besarannya ditulis sebesar apapun. Betul gak? Santuy aja kali.
Bahkan kata ahli ekonomi pertahanan Curie Maharani juga menilai anggaran Rp 1.760 triliun untuk modernisasi alutsista nasional ini masih normal. Angka ini cenderung konservatif.
Angka itu jauh dari kebutuhan. Rp1,7 triliun itu bukan apa-apa. Kita butuh yang lebih besar, tapi realistis. Namun, ekonomi saat ini kan tidak mampu.
