Tuntutan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan proses pergantian panglima TNI terus bergulir. Wacana pergantian Panglima TNI penting, mengingat Jenderal Gatot Nurmantyo akan segera memasuki masa pensiun pada Maret 2018 nanti. Mempercepat proses pergantian Panglima TNI juga adalah momen percepatan tegaknya visi Poros Maritim yang Presiden Joko Widodo canangkan.
Presiden Joko Widodo harus mampu mengambil langkah strategis untuk merealisasikan visi terciptanya Indonesia sebagai negara Poros Maritim dunia. Langkah strategis itu dapat dimulai dengan melakukan pergantian Panglima TNI. Mengapa pergantian Panglima TNI menjadi langkah awal membuka jalan tegaknya Poros Maritim? Tentu hal ini sangat beralasan, berdasarkan Pasal 13 (4) UU TNI yang menyatakan bahwa jabatan Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.Â
Menelisik pada latar belakang Panglima TNI saat ini yang berasal dari TNI Angkata Darat, maka proyeksi rotasi Panglima TNI selanjutnya akan berada pada TNI Angkatan Udara atau TNI Angkatan Laut. Juga mengingat kompatibilitas TNI AU dan TNI AL sangat cocok bagi Poros Maritim, TNI AL dapat memainkan peran strategis pada pertahanan laut, sementara TNI AU memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk menjalankan berbagai operasi, baik di darat, laut, maupun udara Pada titik ini jelas Matra TNI AU dan TNI AL adalah tepat untuk dijadikan motor penggerak Poros Maritim.
Proses pergantian Panglima TNI juga menjadi pintu untuk menata secara utuh organisasi dan kepemimpinan TNI. Pergantian Panglima TNI adalah jalan pembebasan dari berbagai polemic yang selama ini melilit kubu TNI, baik berupa baik soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas anggaran, dan ketundukkan terhadap supremasi sipil.
Dinamika politik nasional yang berpotensi akan memanas seiring Pilkada serentak yang akan digelar di berbagai provinsi, mesti juga dijadikan alasan mempercepat pergantian Panglima TNI. Penyegeraan pergantian Panglima TNI yang baru juga akan membatu Panglima baru dapat berakselerasi dengan keadaan, sehingga tidak canggung menghadapi Pilkada serentak.Â
Dengan begitu potensi ricuh soal Pilkada serentak dapat ditekan dan diminimalisir. Poin ini juga menjadi urgensi pergantian Panglima TNI, menjaga agar konstelasi politik tetap stabil tanpa gejolak. Melihat Panglima saat ini yang kerap melakukan maneuver politik yang populis, pergantian Panglima TNI tidaklah mudah dan dapat dilaksanakan dengan cepat. Menyegerakan pengajuan nama calon pengganti Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo juga salah satu cara meredam riuhnya lalu lintas gejolak opini yang berkembang pada perbincangan public. Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo mesti segera menentukan sikap dalam menentukan nama calon pengganti Panglima TNI.
Waktu terus bergulir, nama harus segera ditentukan, Poros Maritim harus segera ditegakkan. Maka dari itu lekas berbicaralah Pak Joko Widodo. Suara Bapak soal Panglima sungguh ditunggu dan sangat ingin didengar.
