PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Indonesia adalah negara yang kaya akan segala sumber daya. Perjalanan perkembangan Indonesia bukanlah hal yang terjadi dalam semalam. Seiring dengan perkembangan peradaban di Indonesia, beberapa bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan dan bertransformasi ke arah yang lebih variatif dan kompleks. Besarnya pasar dan potensi yang bisa diraih Indonesia, membuat banyak pihak yang kurang bertanggung jawab, “tergoda” untuk terlibat dalam penyimpangan. Penyimpangan yang hari ini terjadi sudah sangat mengkhawatirkan dan begitu mengakar ke dalam setiap sendi kehidupan.
Salah satu penyimpangan yang terjadi ialah korupsi. Dari survey yang dilakukan oleh transparency.org pada tahun 2020, Indonesia menempati posisi corruption index 102 dari 180 negara di seluruh dunia. Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia untuk menjadi negara maju, korupsi dapat menghambat pembangunan dan menimbulkan kerugian yang membawa kehancuran bagi perekonomian negara. Walau telah banyak perangkat hukum yang mengatur permasalahan ini, korupsi tetap berkembang secara tak terkendali di negeri ini. Saat ini, korupsi dapat kita jumpai di setiap bidang kehidupan masyarakat. Baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya, maupun politik. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengemukakan judul mengenai
Korupsi merupakan penggunaan dana negara yang bersumber dari masyarakat digunakan untuk kepentingan pribadi. Dana yang terkumpul harusnya akan dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan umum masyarakat seperti fasilitas umum, memberi gaji kepada pemerintah, dan juga pembangunan negara. Pada dasarnya dan juga memberi manfaat yang besar bagi jalannya kehidupan negara Indonesia. Akan tetapi, terjadinya penyalahgunaan kekuasan demi keuntungan pribadi menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
Jika korupsi dalam suatu masyarakat sudah merajalela dan menjadi makanan
masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang tidak teratur, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus.
Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang memiliki kesadaran yang kurang dan bahkan enggan mengetahui urgensi bahaya korupsi. Dengan adanya masalah tersebut pengetahuan setiap generasi mengenai korupsi juga pandangan tiap generasi terkait korupsi. Setiap generasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sebagai contoh generasi baby boost yang lahir antara tahun 1965-1980 akan berbeda dengan generasi milenial atau generasi z yang tidak bisa lepas dari gadget..
Dari hasil penelitian tersebut diketahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan tentang korupsi di Indonesia sehingga untuk kedepannya bisa dilakukan upaya- upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahaya korupsi. Dengan begitu kedepannya tax ratio korupsi yang dimiliki Indonesia dapat meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan. Apabila jumlah kasus dari korupsi menurun. maka pembangunan negara dapat lebih mudah direalisasikan. Selain itu masyarakat juga mendapat timbal balik dengan adanya pembangunan fasilitas umum dan juga pembangunan negara yang berdampak positif bagi setiap warga negara. Dengan kesadaran dan disiplin wajib belajar yang tinggi maka bisa meningkatkan pengetahuan negara dan secara tidak langsung berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju.
