Mohon tunggu...
ahmad hari hasan
ahmad hari hasan Mohon Tunggu... DK-KGN-SMP-IDN

jangan menyerah dengan keadaan, tanamkan keyakinan disetiap keinginan, teruslah berjalan dan raihlah impian

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Alam & Teknologi

Eksistensi Masyarakat Adat

18 April 2021   15:33 Diperbarui: 18 April 2021   15:52 108 3 0 Mohon Tunggu...

Apakah bentuk-bentuk persekutuan hukum adat di Indonesia masih tetap eksis sampai sekarang ? Tentu dalam hubungan persekutuan hukum adat yang ada di Indonesia ini masih tetap eksis sampai saat ini, karena bentuk kesatuannya kita dapat temukan dari beberapa suku adat yang masih ada atau eksis, ketika suku adatnya masih ada jelas akan menggunakan hukum adatnya sendiri yang diyakini mereka sebagai hukum yang dapat mengatur pola kehidupan masyarakat hukum adat itu sendiri, seperti suku yang satu ini yang selalu menjadi objek penelitian masyarakat secara umum yaitu suku Baduy

Suku Baduy merupakan bagian dari Etnis Sunda yang masih setia menjaga kelestarian budaya nenek moyang mereka sampai saat ini, perlu kita ketahui bersama bahwa terdapat dua perbedaan atau dua golongan dari suku Baduy yakni suku Baduy dalam dan suku Baduy luar, perbedaan dari keduanya adalah cara mereka melakukan pikukuh atau aturan adat dalam aktivitas kehidupannya. Kalau baduy luar masih menolerir beberapa bentuk pembaharuan yang ada, maka dari itu baduy dalam mengisolasi diri mereka dari interaksi dunia luar

Dari pembahasan di atas masih banyak dapat kita temukan kesatuan-kesatuan suku adat dan hukum adatnya, baik yang ada di Jawa.Bali, Madura, Sumatra, Sumba dan sebagainya,. Dalam pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat besrta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU.

Dari substansi landasan hukum tersebut dapat kita menarik pengertian bahwasanya Negara mengakui  dan menerima adanya hukum adat yang menjadi warisan sejak zaman dulu, selagi hukum adat tersebut tidak melakukan ancaman atau bertentangan dengan  eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga dijelaskan dalam pasal 67 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang menegaskan bahwa segala hal yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat akan terus ada eksistensinya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan pelembagaan masyarakat serta sesuai dengan prinsip NKRI

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x