Mohon tunggu...
Faiz Muzaki
Faiz Muzaki Mohon Tunggu... Hanya sebutir debu di antara milyaran debu yang ada di dunia

Mahasiswa resmi di UIN Jakarta sampai sekarang

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Urgensi Freedom Speech: Upaya Strategis Mewujudkan Hakikat Demokrasi di Era Pandemi

25 Januari 2021   22:15 Diperbarui: 25 Januari 2021   22:24 174 1 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Urgensi Freedom Speech: Upaya Strategis Mewujudkan Hakikat Demokrasi di Era Pandemi
Source: facebook.com

Freedom speech (kebebasan berpendapat) merupakan sebuah gejala konsekuensi bagi suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Adalah Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang dihuni oleh lebih dari 270 juta penduduk berada pada posisi 64 dari 167 negara dengan indeks demokrasi sebesar 61 poin dan berstatus partly free.

Urutan ini sesuai dengan data yang dirilis oleh The Economist of Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2019, sedangkan besaran nilai demokrasinya didasarkan atas laporan dari Freedom House yang dirilis terakhir di situsnya pada Oktober 2020.

Belum lagi kita melihat indeks kebebasan sipil (civil liberties) yang mencakup di dalamnya hak kebebasan untuk berpendapat relatif turun dalam kurun 3 tahun terakhir.Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kebebasan sipil di Indonesia sebesar 77,2% pada tahun 2019.

Angka ini cenderung turun mengacu pada data sebelumnya yang menunjukkan angka kebebasan sipil pada tahun 2018 dan 2017 sebesar 78,46% dan 78,75%, meskipun terjadi peningkatan indeks demokrasi pada tahun terakhir dirilis, yakni sebesar 74,92%.

Namun, jika ditelusuri lebih dalam telah terjadi kemunduran pada indikator yang salah satunya mencakup ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang justru dapat menghambat kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat.

Sejak adanya pandemi di Indonesia hingga sekarang tercatat beberapa kasus penyelewengan hak-hak sipil dalam berpendapat maupun berekspresi. Adapun kasus yang paling sering terjadi ialah dugaan intimidasi dan serangan digital mengingat selama pandemi ini banyak orang yang aktif berselancar di media sosial.

Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya terdapat 35 kasus yang terkait sejak Februari hingga Agustus 2020.  Kebanyakan dari pihak yang terkena kasus tersebut bukanlah perihal adanya penyebaran informasi hoaks dan sebagainya, melainkan banyaknya kritik yang ditujukan pada pemerintah yang dinilai tidak mampu dalam menangani pandemi secara cepat tanggap.

Selain itu, buruknya transparansi data menimbulkan disinformasi yang dapat meresahkan masyarakat. Hal inilah yang membuat mereka berani untuk menyuarakan dan mengkritisi terkait kinerja pemerintah dalam menangani pandemi melalui berbagai cuitan atau postingan yang banyak bertebaran di media sosial.

Berdasarkan acuan yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dan rintangan bagi sebuah negara yang terdiri atas 17 ribu pulau lebih untuk mewujudkan negara yang demokratis.

Maraknya pembungkaman atas hak-hak sipil dalam berpendapat dan berekspersi merupakan langkah mundur dalam demokrasi di Indonesia. Langkah ini menjadikan demokrasi Indonesia sebagai flawed democracy.

Seperti yang dilansir oleh The Economist Intelligence Unit (IEU), flawed democracy ditandai dengan masih terpenuhinya hak-hak sipil dalam penyelenggaraan pemilu secara bebas dan jujur. Akan tetapi, masih terdapat masalah yang cukup signifikan dalam beberapa aspek demokrasi termasuk dalam pemerintahan seperti belum terbentuknya kultur politik yang baik dan rendahnya tingkah partisipasi publik dalam berpolitik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x