Mohon tunggu...
ahmad mustofa
ahmad mustofa Mohon Tunggu...

Saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, hanya senang mengamati dan memperhatikan kehidupan sosial di sekeliling, tinggal di Tuban Jawa Timur (Tuban adalah kota kecil di sebelah Barat Laut kota Surabaya).

Selanjutnya

Tutup

Politik

Mengkritisi Kedatangan Tumpak Hatorangan di Istana Cipanas

2 Februari 2010   08:16 Diperbarui: 26 Juni 2015   18:07 232 0 0 Mohon Tunggu...

Kedatangan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabea  di Istana Kepresidenan, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, (Rabu 2/2/2010) pag,  saat acara  pembukaan rapat kerja pemerintah yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono patut dipertanyakan atau dikritisi.

Disebut-sebut, Tumpak diminta pulang oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Demikian informasi yang beredar di kalangan pers di Istana Kepresidenan, Cipanas, Selasa siang ini.

Sebelumnya, Tumpak diberitakan menghadiri acara tersebut bersama dengan para pejabat pusat dan daerah lainnya. Namun, ternyata Tumpak tidak ada di acara tersebut. Yang terlihat adalah Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Jaksa Agung Hendarman Supanji, dan Gubernur Lemhannas Muladi.

Mengapai kedatangan seorang Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean di acara yang diadakan oleh presiden patut dikritisi? Tentunya kita ingat bahwa saat ini masyarakat banyak "rasan-rasan" akan kinerja KPK yang lamban dalam penanganan perkara-perkara korupsi, adanya "pengkerdilan" wewenang KPK oleh beberapa pihak, maupun tenggara adanya campur tangan atau intervensi pemerintah dalam hal penanganan kasus-kasus korupsi.

Mestinya KPK harus sadar akan pentingnya pekerjaan mereka dalam hal pemberantasan korupsi baik dari sisi pencegahan apalagi dari sisi penindakan. Meraka harus benar-benar netral dan menjaga jarak jangan sampai ada intervensi pemerintah dalam penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK.

Karena pentingnya sebuah netralitas, maka batalnya keikutsertaan seorang pejabat KPK dalam acara yang koordinasi yang diadakan pemerintah, seperti yang diadakan di stana Cipanas hari ini harus bisa dimengerti. Dan kalaupun diperlukan koordinasi dalam perkara penegakan hukum, maka itu harus dilakukan dengan semua petinggi-petinggi penegak hukum dan juga sifatnya tidak tertutup, agar tidak menimbulkan prasangka yang tidak-tidak dari masyarakat.

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x