Oleh : Ahlan Mukhtari Muslim Soamole*
Membincang negara merupakan tindakan kemanusiaan karena meletakkan ragam pikiran keseluruhan hajat hidup orang, tanpa melibatkan seluruh pikiran itu maka negara hanya dimiliki oleh segelintir atau oligark yaitu sekelompok kecil orang mengatur segala keseluruhan hidup karena kepemilikan uang. Dan kekuasaan.
Sejatinya, negara semestinya direkonstruksi arah pembangunan developmentalisme ke reflektif secara sederhana negara tak sekedar dikelola dengan cara membangun, membangun namun perlu sikap refleksi yaitu apa tujuan membangun, apa tujuan gedung bertingat-tingkat bak menara Paris di Perancis atau Monas di Jakarta, apa tujuan jalan tol bilamana sekedar pada developmentalisme lebih menitikberatkan pada kepentingan pemodal bukan secara luas terhadap kemaslahatan salah satu corak dapat dicermati ketika arus transportasi di jalan tol hanya diperuntukkan bagi kaum elit tertentu saja.
Tentu sikap refleksi merupakan suatu kebijaksanaan out of the box untuk memandang pembangunan daripada sebuah makna prinsipil. Masihkah kedaulatan itu ditangan rakyat. Sebagaimana diketahui, negara bertalian dengan keragaman manusia, teritorial dan pemerintahan. Meskipun berbeda ketiga corak itu memiliki kedaulatan masing-masingnya.
Dalam negara konsepsional, kedaulatanditangan rakyat, rakyat berarti manusia hidup pada wilayah negara. Namun, nampak kedaulatan rakyat itu termarjinalkan oleh keberadaan oligarki memiliki kemampuan pengendalian pemerintahan. Negara tak menjaga 'pembatasan sosial skala besar' memudahkan oligarki untuk mendikte kebijakan pemerintah. Dan mengelola teritorial mengandung sumber daya alam. Sepanjang abad-15 sampai ke 21 pembangunan dan peradaban berkembang seiring itu eksploitasi sumber daya alam  dan keruntuhan peradaban, keruntuhan peradaban terjadi sebab kedaulatan tak lagi diletakkan pada manusia dan lingkungan.
Suatu paradigma eksploitatif dikelola oleh oligarki ialah membangun corak developmentalisme sebagai akar penguasaan sumber daya alam mineral logam maupun non logam, dalam memenuhi kebutuhan pasar bebas. Kerapkali kebijakan penguasaan tambang secara memungkinkan dimudahkan pemerintah telah berada dalam puasaran oligark.
Salah satu penyepakatan UU nomor 3 tahun 2020 merupakan peralihan dari UU nomor 4 tahun 2009 hal ini berimplikasi dalam kepentingan pasar bebas menyangkut upaya pemenuhan permintaan pasar dan penawaran. Istilah digunakan oleh Adam Smith yaitu invisble hand, adalah sebuah metafora menjelaskan bahwa manfaat sosial yang tak terduga-duga berkat tindakan individu.
Menurut wilkepedia, secara interpretatif, teori tangan tak terlihat menyatakan bahwa jika masing-masing konsumen diberi kebebasan membeli dan produsen diperbolehkan memilih apa yang dijual dan bagaimana memproduksinya, pasar akan menyesuaikan distribusi dan harga produk yang menguntungkan bagi semua individu di masyarakat, serta masyarakat secara keseluruhan.
Thomas Jeferson dalam Noam Chomsky (2016) mengungkapkan kepentingan itu melibatkan parlemen melalui dewan rakyat artinya terdapat investor politik membangun kekuatan dan kekuasaan dalam menguasai sumber daya alam terutama kepentingan sepihak dengan modal melimpah. Jika kedaulatan itu ditangan rakyat maka seyogyanya segala kebijakan. Dan pembangunan itu diperuntukkan untuk pembangunan manusia serta keberpihakan kepada kehidupan manusia secara adil. Dan makmur.
*Ditulisoleh Ahlan Mukhtari Soamole (Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana UMI Makassar/ Pegiat Belajar Filsafat)
