Seperti sudah ikut menjadi tradisi menjelang hari raya besar, sejumlah perusahaan termasuk BUMN memasang iklan di sejumlah koran nasional untuk menolak kiriman parsel atau bingkisan apa pun dari mitra kerja/rekanan. Bahkan, mereka membuka kotak pengaduan dan alamat email jika ada pegawai mereka yang menerima bingkisan dari pihak ketiga. Pertanyaannya, tuluskah niat mereka dalam iklan tersebut? atau hanya sekedar seremoni GCG, basa-basi, atau ikut-ikutan perusahaan lain..?
Dewasa ini penerapan Good Corporate Governance (GCG) bagi perusahaan mutlak dilakukan, apalagi bagi perusahaan terbuka atau perusahaan yang banyak mendapatkan sorotan publik. Dan seharusnya juga wajib dilakukan oleh seluruh elemen birokrasi dan pemerintahan negeri ini. Penilaian penerapan GCG tentu melibatkan semua pemangku kepentingan, dengan fokus utama pihak penyelenggaranya.
Sudah menjadi rahasia umum sejak dulu terjadi bahwa budaya "memberi upeti" kental sekali dikaitkan antara penyelenggara korporasi (dan pemerintahan) dengan mitra kerja, baik itu level yang rendah hingga ke level puncak. Dan momen hari raya seperti ini dianggap sebagai "hari yang baik" untuk memberikan "sesuatu" sebagai ungkapan terima kasih, ataupun untuk maksud-maksud tertentu. Yang jelas, tidak ada makan siang yang gratis...!
Kaitannya dengan iklan GCG tadi, benarkan bahwa niat "tidak menerima sesuatu" tersebut telah menjadi komitmen bersama seluruh jajaran penyelenggara korporasi? Artinya apakah itu berlaku secara kesinambungan (sepanjang waktu) dalam situasi dan level jabatan apapaun dan dimanapun berada? Kalau iya, saya rasa itu merupakan credo yang baik sekali dan patut mendapatkan bingkai (pigura) yang paling terhormat.
Akan tetapi jika pada kenyataannya komitmen tersebut tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan dengan baik dan hanya sekedar trend rame-rame pasang iklan korporat GCG, ya... kasihan deh para pembaca!  Masalahnya juga, siapa yang mau mengawasi, mengamati dan melaporkan setiap gerak-gerik insan penyelenggara korporasi? Mengurus diri sendiri saja sudah susah apalagi ngurusin orang lain yang belum tentu peduli sama kita. Jadi, jika kenyataannya ada orang yang memberikan sesuatu, parcel dan bingkisan kepada penyelenggara korporasi, siapa peduli...?
Menurut saya, kembali kepada niat dan hati para penyelenggara korporasi masing-masing dalam memegang komitmen yang sudah di-iklan-kan tersebut. Seharusnya tanpa ber-iklan-pun juga harus punya komitmen seperti itu. Silakan memilih sikapnya sesuai hati nurani masing-masing, toh masyarakat juga tidak mengetahuinya. Silakan jujur kepada diri sendiri. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa jika kita merasa berlebih, salurkanlah kelebihan itu kepada pihak yang sangat memerlukan, yang jumlahnya banyak sekali di negeri ini. Sudah saatnya kita berbagi kepada sesama. Semoga tidak terjadi lagi orang yang sudah berlebih mengaku kekurangan, apapun modus-nya.