oleh : Agyan Septiananda
Program pemerintah tentang pendidikan gratis sepertinya bohong. Bagaimana tidak saat memasuki jenjang pendidikan, sekolah memungut biaya dengan embel-embel iuran pendidikan dengan kisaran angka Rp. 2000.000 hingga Rp. 5.000.000. Apakah UU Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 tidak menjamin bahwa biaya pendidikan dikenakan 20%? untuk APBN dan APBD Tidak semua fasilitas sekolah, mulai dari gedung, tempat pajangan buku, menjadi tanggungan pemerintah.
Akan tetapi, pendidikan gratis merupakan "malapetaka" di dunia pendidikan sekolah korban karena menjanjikan masyarakat bebas biaya sekolah, sementara itu pihak sekolah takut untuk memungut dana dari orangtua siswa karena akan dianggap pungli Namun disisi lain sekolah juga perlu dana untuk biaya operasional seperti listrik,air,dan staf honorer sekolah.
Apalagi saat terjadi wabah seperti ini, semua siswa melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sistem pembelajaran semacam itu harus menyelesaikan 3 aspek yaitu alat sebagai alat kuota internet dan akses internet. Kementrian pendidikan dan kebudayan berupaya memberikan subsidi kuota bagi para pelajar dan pengajar, namun nyatanya tidak terealisasi secara menyeluruh, yang terjadi justru kegaduhan demi kegaduhan. Seperti contoh rencana BOSDA 2020 yang tidak sesuai dengan PerGub no 31 tahun 2018, pasalnya penganggaran BOSDA tidak berdasarkan jumlah siswa melainkan jumlah guru dan staf honorer.
"itu dua tahun masyarakat terus disuguhkan jargon pendidikan gratis di Banten, dan termasuk janji dimasa pandemi Covid-19. Tapi kenyaataannya, bahwa pemprov Banten komitmen dengan dunia pendidikan hanya tinggal janji saja. Pasalnya BOSDA yang dianggarkan sebesar Rp 5,5 Juta Persiswa serta termasuk untuk kebutuhan internet tidak terealisasi'. Ujar Iksan Ahmad melalui sambungan telepon, Senin (26/10/2020).
Gubernur Banten Wahidin Halim sudah merencanakan, Mulai dari Tahun Ajaran 2018-2019, pendidikan tingkat SMA/SMK Negeri diwilayah banten Gratis. Masyarakat pun menyambut gembira, Seolah Kebijakan ini merupakan sebuah keadailan.
Total BOSDA dan BOS di Provinsi Banten berada di posisi nomor 2 tertinggi secara nasional. Untuk Sekolah Menengah Atas, Total BOSDA ditambah BOS yang diterima persiswa Rp 5 Juta. Sedangkan Untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan, Total BOSDA ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5,4 Juta.
Pada tahun 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mengalokasikan anggaran untuk dana pendidikan sebesar Rp. 113 triliun untuk alokasi BOSDA untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan budaya. Dari anggaran Rp. 97047 milyar adalah program sekolah gratis di tingkat SMANSMKN dan SKhN.
Iksan Ahmad menjelaskan , pada tahun 2019 BOSDA penggaran sudah benar, berdasarkan jumlah siswa dan RAKS. Namun implementasi terkesan gagap, karena Tarik menarik yang menjadi KPA dan PPTK.
Jadi untuk pendidikan gratis di Banten sebenarnya sudah dianggarkan, namun yang masih perlu diperhatikan adalah kesadaran pendidikan dari masyarakat Banten. Dan mungkin salah satu faktor kurangnya aksesibilitas pendidikan adalah ekonomi setiap keluarga Dari 119 juta penduduk Banten, 57% tergolong miskin (BPS 2015) Namun jika dihitung dari kepala keluarga yang paling rentan sampai yang termiskin maka persentase kemiskinannya mencapai 2234%. dari data PPLS 2015).
Di luar Tangerang Raya SMK / SMA Negeri masih ideal atau disukai Favorit artinya dinilai bermutu dan terjamin untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Artinya SMK / SMA negeri masih menjadi tujuan yang baik bagi masyarakat miskin dan kaya Dengan sarana dan prasarana bisa dibilang kurang atau malah tidak sama sekali, siswa miskin umumnya kesulitan untuk bersaing masuk sekolah favoritnya yang notabene sekolah negeri.
