Duluuuuu Semua Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah semua top down ditentukan dari atas, dinilai tidak demokratis dan tidak aspiratif mendengar suara rakyat.
Dalam perjalanan negeri ini, kita berkomitmen membangun negeri yang demokratis dan hal ini diwujudkan dengan membiarkan rakyat SECARA LANGSUNG memilih Kepala Daerahnya masing-masing.
Rakyat tidak ingin hak dan wewenangnya untuk secara langsung memilih Kepala Daerahnya, Pemimpinnya, dirampas dan dialihkan kesegelintir politisi di DPRD melalui RUU Pilkada yang sedang didorong oleh KMP untuk di sahkan. Apalagi mengetahui dan menyadari seperti apa kualitas anggota DPRD yang mayoritas tidak dikenal dan mengenal rakyat yang diwakilinya. Ada gap yang sangat besar antara orang yang merasa sebagai wakil rakyat namun kenyataan menunjukkan mereka cenderung bertindak dan berpikir lebih untuk kepentingan pribadi dan partainya (bukan untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya walau bicaranya selalu demi rakyat).
Partai Politik harus tahu bahwa mengusung seorang Calon Kepala Daerah adalah proses menangkap aspirasi rakyat dan bukan menjadikan Kepala Daerah itu budak Partai karena pada akhirnya dipilih langsung oleh rakyat (bukan oleh partai). Jika kini partai ingin merekalah yang dapat mengusulkan atau kalau lun diajukan sebagai calon independen, merekalah yang sepenuhnya akan menentukan siapa yang akan duduk dan menjabat sebagai Kepala Daerah, lengkap sudah rencana menjadikan Kepala Daerah selaku budak dan pelayan partai dan bukan pelayan masyarakat. Walau tentu masih ada ruang penyempurnaan, sudah bagus sistem demokrasi kita bisa semaju ini kok malah mau mundur ke jaman Orba lagi.
Ini secara nyata menunjukkan kepada rakyat bahkan kepada para pendukungnya di Pilpres lalu siapa sesungguhnya KMP. Mereka berisi partai2 dan politisi2 yang tidak pro demokrasi dan tidak pro rakyat. Jika Ahok yang karena persoalan ini memilih mundur dari Gerindra dan dikatakan sebagai penghianat oleh petinggi-petinggi Gerindra, kini semua kita, rakyat negeri ini dapat melihat dengan nyata siapa yang sesungguhnya PENGHIANAT REFORMASI dan PENGHIANAT DEMOKRASI di negeri ini. Jika memang alasan yang digunakan DPR untuk menghilangkan hak dan wewenang rakyat itu adalah penghematan anggaran negara, bagaimana jika kita sekalian aja kembali kejaman Orba secara penuh. Sepertinya yang membuat kisruh negeri ini adalah anggota DPR dan DPRD deh. Sekalian aja gak usah ada Pileg untuk memilih DPRD bubarkan saja lembaga DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II lalu membiarkan Presiden yang memilih Gubernur dan Bupati/Walikota ?
Kalau mau mundur jangan nanggung2 atau mari maju bareng memikirkan kemajuan rakyat dan negeri ini dan bukan memikirkan kepentingan pribadi dan partai semata.
Salam INDONESIA RAYA
