Padamnya Listrik sampai Kabut Asap: Antara Saya, Jokowi, dan Fadli Zon

Akhir-akhir ini kita diajarkan untuk mudah menyalahkan. Menyalahkan orang, kelompok atau lembaga tertentu. Kita diajarkan untuk mudah menyalahkan oleh televisi ataupun media sosial. Kita juga diajarkan untuk mudah menyalahkan oleh para pemimpin kita.

Sebenarnya mengatakan seseorang, kelompok atau lembaga itu bersalah atas suatu hal adalah sesuatu yang lumrah, asal dasarnya jelas. Dengan demikian kita akan gampang mengejar tanggung jawab orang, kelompok atau lembaga yang berbuat salah tersebut.

Masalah yang menimpa kita sehari-hari berasal dari sebuah kesalahan, baik sengaja atau tidak. Seperti yang saya sebutkan, mencari siapa yang salah atas sebuah masalah dimaksudkan untuk mengejar siapa yang harus bertanggung jawab menebus dan memperbaiki kesalahan tersebut. 

Namun akan membuat kita susah, jika kita tidak tahu siapa yang salah atas masalah yang menimpa kita. Didorong oleh kesusahan tadi dan kebiasaan kita untuk menyalahkan, maka kita bisa asal menyalahkan seseorang, kelompok atau lembaga. Bahkan kerancuan dalam menyalahkan bisa saja kita lakukan, karena tidak sadar kalau kita sendiri adalah bagian dari kesalahan tersebut.

Masalah kabut asap yang menimpa Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan akibat kebakaran hutan dan lahan telah membuat anak-anak susah. Mereka jadi mudah terserang penyakit saluran pernafasan. Aktivitas sekolah dan bermain juga terganggu. Kabut asap sudah merenggut hak anak-anak kita untuk bisa hidup sehat, bermain dan menikmati pendidikan.

Masalah ini juga menyebabkan masyarakat sulit beraktivitas sehari-hari. Usaha mereka jadi terganggu. Selain ancaman penyakit saluran pernafasan, ancaman kecelakaan akibat terganggunya jarak pandang juga harus masyarakat hadapi. Selain menimbulkan susah pada anak-anak dan orang dewasa, ternyata kabut asap juga menimbulkan susah para kapolda dan pangdam.

Meski tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah, masalah kabut asap akibat karhutla sebenarnya tidak hanya menjadi milik masyarakat Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan saja, tapi sudah menjadi bencana semua masyarakat Indonesia. Pernyataan malu rakyat Indonesia pada negara Singapura dan Malaysia sudah diwakilkan oleh Presiden.

Kabut asap sudah menyebabkan hidup kita susah. Hidup kita jadi lebih susah lagi karena kita tidak tahu siapa yang harus disalahkan dan bertanggung jawab. Siapa orang per orang yang membakar lahan? Perusahaan mana yang sudah membakar hutan untuk meluaskan modalnya?

Mungkin karena susah dicari siapa yang salah maka Jokowi meminta kapolda dan pangdam yang harus bertanggung jawab terhadap munculnya kabut asap.

Ke soal padamnya listrik.

Black out yang dialami sebagian wilayah DKI, Banten dan Jawa Barat kemarin bisa jadi contoh lain soal salah menyalahkan. Banyak orang yang susah dan merugi akibat pemadaman listrik ini. 

Bahkan seorang pengamat terorisme mengatakan bahwa padamnya listrik bisa mengancam pertahanan negara. Karena begitu besar masalah yang timbul akibat padamnya listrik, maka kita semua mengamini bahwa yang salah dalam hal ini adalah PLN. Rasanya masuk akal, sebab jika kita menyalahkan pohon sengon, ini adalah tanda kerancuan cara kita berpikir.

Akibat dipandang yang bersalah adalah PLN, Presiden sampai menegur keras Plt Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani. Presiden tidak terima dengan kejadian ini, karena menganggap jajaran pimpinan PLN adalah orang-orang yang memiliki pengalaman dan kapasitas yang seharusnya bisa mengantisipasi black out tidak sampai terjadi. 

Seluruh jajaran PLN divonis salah. Karena sudah jelas siapa yang dianggap bersalah, maka mudah bagi semuanya untuk mengejar siapa yang bertanggung jawab, sampai-sampai bonus gaji pegawai PLN harus dipotong untuk membayar kompensasi kepada masyarakat.

Soal salah dan menyalahkan pada kasus padamnya listrik juga disampaikan oleh Fadli Zon. Beliau bersemangat mengatakan bahwa padamnya listrik akibat Negara yang salah urus.

Masalahnya, DPR adalah bagian dari pemerintah, dan ia adalah seorang anggota DPR, bahkan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Mungkin karena terlalu bersemangat, ia jadi rancu berpikir dalam hal menyalahkan ini.

Saya mencoba mencari tahu sendiri soal siapa yang salah dalam hal peristiwa padamnya listrik dan kabut asap. Mencoba mencari jawaban sendiri atas pertanyaan apakah benar kesalahan dan tanggung jawabnya berhenti hanya sampai di PLN, kapolda dan pangdam saja.    

Meminjam istilah Negara dari Dr. Wiryono Prodjodikoro. SH, yang menyatakan bahwa, "Negara adalah suatu organisasi di antara kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia."

Kemudian merujuk pada pengertian pemerintahan yang dinyatakan oleh M. Kusnardi, yang menyatakan bahwa, "Pemerintahan sebagai urusan-urusan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat atau warganya dan kepentingan rakyatnya serta menjalankan dan melaksanakan tugas eksekutif, legislatif dan  yudikatif."

Merujuk pada dua pengertian yang disampaikan oleh para ahli di atas, maka jelas sudah bahwa yang bertanggung jawab atas sebuah kesalahan mengurusi penyelenggaraan kesejahteraan warga dan kepentingan rakyat adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Jadi menurut cara berpikir yang sederhana ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa kesalahan dan tanggung jawab atas peristiwa padamnya listrik dan kabut asap hanya berhenti pada PLN, kapolda dan pangdam saja. Paling tidak, ini yang saya baca dari sikap Jokowi.

Penyataan Fadli Zon yang mengatakan bahwa Negara sudah salah urus, juga tidak salah.  Masalahnya pernyataan itu keluar dari mulutnya, misal saja keluar dari mulut saya yang rakyat biasa, maka tidak akan menjadi rancu.