Profesionalisme Sesuka Hati

Pada Minggu sore saya berjumpa dengan kawan saya--Demun--di sebuah warung cilok sekitar Taman Nasional (Tamnos). Wajahnya murung. Gerakannya loyo. Suatu penampilan yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan Sabtu, Jumat, Kamis, dan sebelum-sebelumnya.

"Awi! Lu pung Minggu karmana ini, Mun?"

"Saya bakal di-PHK, Bang."

"Kesalahanmu apa? Melanggar aturan apa? Mangkir dari tanggung jawab ko?"  

"Sonde jelas."

Tidak jelas? Tidak jelas bagaimana, barulah kemudian saya pun mengetahui beberapa hal, termasuk soal kunci pintu, dari kemurungan Demun.

Pertama, Demun bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah sekolah swasta yang "berbahasa Inggris" dengan menyertakan kata "school" pada papan nama (identitas sekolah). Kedua, Demun bekerja di situ karena rekomendasi kawan kami lainnya yang berkawan dengan ketua yayasan. Ketiga, Demun bekerja tanpa kejelasan mengenai posisinya dalam struktur organisasi sekolah ataupun yayasan. Keempat, Demun bekerja tanpa aspek legalitas semisal Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau Surat Kontrak Kerja. Dan seterusnya.

Ya, yang keempat (SPK), bagi saya justru sangat penting, apalagi saya sering mendengar kata (istilah) "profesional" dari kawan kami yang merekomendasikan Demun, dan Demun direkomendasikan atas dasar "profesional". Kawan kami lulusan luar negeri, sehingga wajar jika merekomendasikan Demun dengan dasar profesionalitas.

Kawan kami juga memiliki akses "istimewa" di sekolah swasta "berbahasa Inggris" itu, bahkan ketua yayasan serta guru-gurunya pun fasih berbahasa Inggris, di samping mayoritas merupakan lulusan luar negeri. Sekolah swasta itu, menurut informasi lainnya, memiliki keunggulan tertentu sehingga "diperhitungkan" oleh para pengamat pendidikan di seantero Kupang.

Sementara saya pernah bekerja sebagai tenaga kontrak di sebuah perusahaan dalam negeri yang menggunakan semacam SPK secara umum, dan bermeterai, meskipun belum pernah satu kali pun pergi ke luar negeri. Selain tertera kewajiban sekaligus aturan perusahaan yang bersifat umum-mengikat, semisal jam kerja, tentu saja, juga hak saya.

Dengan adanya SPK, saya lebih mudah menyiasati tugas, tanggung jawab, dan waktu bekerja saya dalam sebuah ikatan (kontrak). Di samping itu, perusahaan yang merekrut saya pun terikat dalam kontrak tersebut.

Dengan SPK, urusan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tidaklah bisa dilakukan secara semena-mena. Paling tidak, ada surat peringatan (SP), bahkan satu sampai tiga. SP pun berhubungan dengan siapa atasan saya, karena divisi HRD tidak mungkin memberikan SP secara mendadak dengan SP3 alias PHK tanpa sepengetahuan atasan saya.

Dan dengan SPK, urusan PHK justru bisa menjadi "senjata makan tuan" bagi sebuah perusahaan, karena perihal ketenagakerjaan berkaitan juga dengan instansi pemerintah. Pokoknya, legalitas kesepakatan "hitam-putih" turut melindungi tenaga kerja dari perlakuan-perlakuan tidak senonoh. 

Berbeda dengan nasib Demun di sekolah swasta yang berisi guru-guru cerdas dan sebagian lulusan luar negeri itu. Secara struktural, Demun tidak mengetahui siapa atasannya. Sebagian guru bisa seenaknya menyuruh atau memerintahkan Demun, bahkan melebihi batas tugas, semisal membawa kunci pintu ruangan. Apakah mentang-mentang Demun hanya seorang petugas kebersihan di sekolah swasta yang "berbahasa Inggris" itu?

Meskipun sekolah berada dalam masa libur panjang, Demun harus bersiaga sepanjang hari, karena selalu ada perintah mendadak untuk membersihkan ini-itu tanpa pertimbangan waktu. Padahal, kata Demun, semula dia hanya bekerja pada waktu malam, dan setiap pagi guru-guru melihat semua ruang dalam kondisi bersih.

Ya, Demun juga tidak mengetahui uraian pekerjaan (job description) sebagai tenaga kebersihan, bahkan satu-satunya di situ. Tugasnya menyangkut seluruh ruang, baik ruang luar maupun ruang dalam. Pokoknya, semua harus bersih. Pokoknya, Demun harus bersiaga sepanjang hari.

Sudah sedemikian mendebar dalam keseharian, dari pengakuan Demun, gaji per bulannya tidak sampai Rp700.000. Padahal lagi, Demun berijazah sarjana Strata-1. Aduhai, Demun yang sarjana!

Nah, bagaimana persoalan sebenarnya, kok Demun bakal di-PHK begitu, ya?

Apakah bisa dengan semudah itu mereka mem-PHK tenaga kerja, meskipun ketua yayasan beserta jajarannya merupakan lulusan luar negeri, dan tidak asing dengan istilah "profesional" atau "profesionalisme"?

Satu hal lagi yang mengusik pikiran saya, yaitu tanpa aspek legalitas semacam SPK maka pihak yayasan leluasa melakukan PHK tanpa perlu repot berurusan dengan instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Waduh, kasihan sekali jika ada guru yang kemudian di-PHK dengan aneka alasan dari pihak yayasan. Pendidikan macam apa ini yang sedang dipraktikkan oleh sebuah lembaga pendidikan dalam realitas pendidikan yang sebenarnya?

Ah, terserah sajalah. Semua itu bukanlah urusan saya alias "bodo amat!". Hanya saja saya belum bisa menerima kemurungan Demun pada Minggu yang, kata orang Nasrani, merupakan hari istirahat dan penuh suka cita dalam dentang lonceng gereja yang banyak terdapat di Kota Kasih ini.  

*******
Kupang, 14 Juli 2019