Politik Seidentik dengan Kemasan Plastik

Pasca-Debat II Pilpres 2019 (17/2) komentar banyak kalangan, baik tim resmi di kedua kubu maupun pendukung tidak resmi di internet, seputar lahan ternyata jauh lebih panjang dari perkiraan Eratosthenes (276-194 SM) bahkan 4,8 x keliling bumi melalui jalan yang dibangun di desa-desa. Pangkalnya hanya dari "Saya tahu" setelah "Bapak bangga membagi-bagikan".

Sebenarnya konyol jika sudi kembali sejenak pada "sebab-akibat". Dari "Saya tahu" atau "Saya tahu Pak Prabowo memiliki..." lantas dituding sebagai "serangan atas pribadi" (menyerang pribadi). Tidak seorang pun mengulik frasa sebelumnya, yaitu "Bapak bangga", padahal justru frasa itulah yang "menyerang pribadi" karena bukan dengan frasa "Pemerintah sibuk membagi-bagikan...".

Akan tetapi, ya, apa boleh buat, politik bisa dibuat-buat menjadi "seolah-olah", apalagi dalam rangka agenda lima tahunan. Dampaknya, komentar berbalasan terus berlanjut pasca-Debat II, bahkan melebar ke mana-mana, di samping "daur ulang" kabar kekayaan siapa-siapa di luar kontestan yang sebenarnya. Bukankah itu konyol?   

Kursi Tertinggi-Terpanas di Negara Republik
Di Republik Indonesia pilpres memang sebuah agenda resmi-konstitusional dalam perebutan kekuasaan secara politik setiap lima tahun, meski bukanlah tertinggi secara kelembagaan negara. Kelembagaan tertinggi secara konstitusional adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sayangnya, ya, tidak lebih dari simbol belaka.

Bukankah seorang kepala negara (presiden) juga selalu tampil mewakili negara? Seorang Amien Rais yang mantan Ketua MPR RI periode 1999-2004 pun memilih menjadi salah satu kontestan pada Pilpres 2004-2009, 'kan?

Sepakat atau tidak, realitasnya, justru lembaga tinggi bertitel eksekutif yang selalu menjadi eksekutor kebijakan dan tata-kelola negara-daerah. Data-data di tingkat daerah (regional), dan nasional yang berkaitan dengan kekayaan atau kepemilikan (properti) berada di laci pihak eksekutif. Bahkan, kerja sama tingkat internasional, negosiator dan eksekutornya berada di pihak eksekutif.    

Dan, meskipun jelas berafiliasi dengan PKI melalui Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), cetusan "Politik adalah Panglima" dari Njoto pada Agustus 1960 tetap terbukti kebenarannya. Sepakat atau tidak, panglima politik adalah presiden. Meski perkara hukum berada di ranah lembaga yudikatif dan legalitas awalnya dari lembaga legislatif, ujung-ujungnya selalu menjurus pada presiden, bahkan beberapa pihak menyalah-nyalahkan presiden. Misalnya saja kasus penahanan Ahmad Dhani.

Tidak heran, perebutan kursi eksekutif tertinggi (presiden) bertajuk "Pilpres" merupakan sebuah pertarungan politik paling krusial, bukannya kursi legislatif dengan jumlah yang banyak dan berpuncak pada kursi ketuanya. Presiden merupakan tokoh sentral alias panglima politik.

Politik Indonesia Pasca-Reformasi 1998
Apakah yang sebenarnya menjadi sumber pemicu atas terjadinya Reformasi 1998? Apakah sekadar kursi "panglima politik" yang terlalu lama (32 tahun) diduduki Soeharto?  

Sepakat atau tidak, salah satu sumbernya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Rezim Orde Baru (Orba) beserta lingkarannya (kroni) telah mengeksploitasi kekayaan Indonesia sekaligus mengalokasikannya secara besar-besaran ke daftar kekayaan mereka sendiri. Kebijakan-kebijakan sering kali justru untuk menambah kekayaan mereka. 

Praktik-praktik kolusi, baik dalam hal proyek pembangunan serta pengadaan barang-jasa, saham investor, maupun jabatan, tidak lain merupakan upaya memperkaya diri mereka. Sedangkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi tameng bagi kepentingan mereka belaka.