Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan, garda terdepan pembangunan baik itu pembangunan dari sisi fisik infrastruktur maupun psikis pemberdayaan masyarakatnya. Saya kira hal yang cukup tepat jika saya nyatakan jika birokrasi ingin dibenahi maka unit terkecil ini menjadi ujung tombak yang harus di peruncing. Begitupun jika kita ingin melihat permasalah birokrasi dari skala atau lingkup yang paling kecil sebagai suatu sample dari pemerintahan yang besar maka desa dapat menjadi secuil bahan yang bisa kita kaji.
Mencoba mengurutkan level tingkatan pada pelayanan public khusunya level birokrasi barangkali dapat kita runut dari tahapan birokrasi konvensional, birokrasi refomasi, dan birokrasi professional. Â
Birokrasi konvensional di mana aturan yang mengatur jalannya suatu birokrasi memiliki ciri utama rule driven yakni birokrasi memposisikan diri hanya sebagai regulator, dalam hal ini birokrasi lebih banyak berperan untuk mengatur masyarakat sehingga disengaja atau tidak implikasinya pada pelayanan public yakni adanya pembatasan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau dengan kata lain hanya masyarakat tertentu yang memiliki akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan hal ini tidak terlepas dari adanya system manajeman sumber daya manusia yang berbasis pada kolusi dan nepotisme serta tidak adanya standar kinerja yang sesuai.
Tingkatan pelayanan public yang kedua yakni birokrasi reformasi, atau performa yang menggerakan birokrasi performance driven birokrasi. Pada tingkat kedua ini dapat kita jumpai penggunaan paradigma new public administration atau administrasi pelayanan baru yang mana mulai masuknya pendekatan dalam ilmu-ilmu manajemen dasar yang dipergunakan dalam pengelolaan mekanisme kerja dan pengambilan keputusan yang kemudian berimplikasi pada gaya pelayanan yang mulai senangtiasa mendasarkan diri pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat customer driven dalam setiap pengambilan keputusan.
Adapun tingkat pelayanan public yang ketiga yakni birokrasi professional atau professional dynamic birokrasi, ciri utamanya mengembangkan open government partnership yang mana system birokrasi mendasarkan pada keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat. Dengan system manajemen sumber daya manusia yang mulai berkembang pada penciptaan inovasi-inovasi kerja dengan memanfaatkan secara maksimal layanan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan daya saing performa pemerintahan pada skala yang lebih luas.
Di antara ketiga tingkatan tersebut tingkatan birokrasi konvensional lah yang masih sering kita jumpai atau bisa juga kita katakan masih berjalan pada sebagian besar birokrasi khususnya di unit pemerintahan terkecil. Pada tataran teknis dilapangan sering kita temukan regulasi menjadi acuan yang seolah-olah di pegang, diketahui tapi belum dipahami. Di gunakan tanpa tahu kegunaannya. Layanan public yang seharusnya berbasis pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat sulit untuk diwujudkan dengan performa internal yang masih digerakan oleh regulasi.
Dan hal ini akan semakin di perburuk jika regulasi tersebut hanya dipahami oleh satu dua orang sumber daya yang ada. Pengelolaan yang tidak transparan pada lingkup internal baik itu dikarenakan manajemen sumber daya yang belum professional maupun karena ketakutan pada gaya pelayanan baru yang mendasarkan diri pada tuntutan masyarakat ataupun pada budaya kerja yang inovatif merupakan factor yang memperburuk kinerja dari suatu manjemen pelayanan public.
Boleh dikatakan jika sample yang bisa diambil dari unti terkecil tersebut dapat dijadikan rujukan. Maka target peningkatan kelas pada sector pelayanan public di negara kita ini masih sebatas angan-angan. Jika ujung busurnya masih tumpul, sehandal apapun strategi yang digunakan secermat apapun kita membidik hasilnya tidak akan mudah mengenai sasaran.