Analisis Validitas Data Real Count (Dari Tiga Sumber Berbeda)

1. Real Count RoemahDjoeang. com (RDPS)
Situs Roemah Djoeang adalah milik BPN Capres Prabowo-Sandi. Dari awal perhitungan (17/04) sampai hari ini, hasil RC yang disuguhkan dimenangkan oleh 02. Prabowo - Sandi. 
> cek site: https://roemahdjoeang.com/pilpres 
Real Count dari RDPS inilah, yang jadi acuan BPN dan Capres Prabowo untuk menyatakan 3 kali deklarasi kemenangannya di awak media, kemarin.
Apabila kita perhatikan tampilan situsnya, cukup sederhana sekali, hanya dua foto paslon, di bawahnya ada angka persentase hasil RC. Dan di atasnya ada timer waktu. 
Tidak ditemukan celah untuk mengetahui dari mana sumber data C-1 didapatkan. Bagaimana/berapa angka perolehan ditingkat provinsi, pun tidak ada kejelasan data C-1 dari berapa TPS yang sudah masuk dan belum diterima. Sangat privasi sekali. Hampir sama dengan tabulasi data Quck Count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survai, yang hanya menampilkan hasil perolehan suara kedua paslon saja. 
Dalam hal ini, saya menilai, Real Count RDPS sama dengan cara yang dilakukan oleh Quick Count lembaga survai, yang juga mendapatkan data dari randam sampling, kisaran 6.000-12-.000 sample TPS, bukan dari keseleuruhan TPS. 
Silakan ditanya sendiri ke BPN, pasti tidak semua TPS (813.350 TPS) terpantau dan terdata. Paling hanya menyebar random sampling sekitar 6.000-12.000 TPS di Indonesia. Sedangkan TPS seluruhnya ada 813.350 TPS. Apakah RDPS berani menjamin kalau mereka mendapatkan form C-1 dari keseluruhan TPS itu (813.350 TPS)? Saya sangat meragukannya. Situsnya saja sederhana dan privasi begitu.
2. AyoJagaTPS. com (AJTPS). 
Untuk situs yang satu ini cukup independen, cuma tidak diketahui siapa saja pengelola dibalik situs itu. Rakyat indonesia bisa memberi data C-1 dari TPS-nya, dengan cara mengupload data C-1 ke situs itu. Nanti tim verifikasi akan memasukan data tersebut dalam tabulasi data. Lalu diumumkan di situs itu. 
> cek site: https://ayojagatps.com/ 
Apakah tidak akan terjadi kebohongan data, atau double data? Tidak akan. Karena ada tim verifikasi pengelola site tersebut. Yang mengetahui, form C-1 mana yang sudah masuk dan yang belum.
Dari tampilan situs, hampir sama dengan situs umumnya, dan dari penayangan data Real Count, hapir sama seperti RDPS. Hanya menampilkan hasil perolehan suara kedua paslon. Tidak ada kejelasan darimana sumber data itu dikirim. 
Maksudnya, TPS atau wilayah provinsi mana saja yang sudah mengirimkan data C-1 ke situs itu. Tidak jelas. Masih bersifat privasi. Dan tentu saja kita tidak tahu, berapa banyak orang yang mengirim dan C-1 TPS yang diterima. Dari 813.350 TPS se-Indonesia itu.
Karena sifatnya sukarelawan, siapa saja boleh mengirim data C-1 TPS-nya, kecil kemungkinan dapat mengcover keseluruhan TPS se-Indonesia. Apalagi jumlahnya yang sampai 813 ribu lebih. 
Situs AJTPS bisa menerima 10.000 unggahan C-1 dari Rakyat Indonesia saja, itu sudah hebat. Sebab, selain kita harus mendownload aplikasinya, mengupload data C-1 nya. Saya pikir tidak semua orang ingin melakukan itu. 10.000 data TPS yang masuk ke AJTPS itu sudah luar biasa. Sedangkan jumlah TPS totalnya ada 813.350 TPS se-Indonesia.
Saya pun, meragukan situs AJTPS bisa dijadikan rujukan untuk perolehan data Real Count pilpres tercover seluruhnya. Imposible.
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Situs KPU milik Pemerintah, yang ditugasi mengelola data hasil pemilu 2019, dari tanggal 17/04 sampai tanggal 22 Mei 2019 nanti, untuk diumumkan ke rakyat Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan data Real Count dari form C-1  yang dikirim KPPS dari tingkat TPS, Kecamatan, kota/kabupaten, sampai provinsi. Baru ke KPU pusat. Lalu diinput datanya dalam situs "Info Publik Pemilu 2019".
> cek site: https://pemilu2019.kpu.go.id
Menaggapi soal fitnah KPU melakukan kesalahan saat menginput entri data, itu perlu diluruskan. Kesalahan input entri data terjadi di 9 TPS, akibat Human Error. KPPS mengalami kelelahan, seperti halnya Sandiaga Uno tidak menghadiri 2x deklarasi kemenangan bersama Prabowo, disebabkan sakit karena kelelahan. Human Error ditingkat KPPS saat entri data di kecamatan (dan sudah clear) jangan dijadikan senjata untuk melemahkan KPU, dengan vonis KPU kebobolan, curang dsb. 
Huma error Itu ditingkat KPPS, bukan di tingkat KPU pusat. Bahkan kita ketahui, banyak korban petugas KPPS yang meningal dunia akibat kelelahan. 
Situs KPU di pemilu2019.kpu.go.id ditangani oleh ahli IT profesional. Lihat saja sendiri. Tampilan situsnya jauh beda dengan situs dua RC di atas. Situs KPU menampilkan banyak hal yang jadi sumber validitas data yang terus berkembang. Seperti; date and timer, progres jumlah data C-1 yang masuk dari TPS, dan jumlah keseluruhan TPS. Ada hitungan persentase data yang masuk dan yang belum masuk.
Selanjutnya ada opsi pilihan untuk mengetahui data apa yang ingin kita ketahu. Apakah Pilpres, Pileg Provinsi, Pileg DPRD, dan pileg DPD. Ada juga opsi hitung suara, rekapitulasi suara, dan pengumuman hasil sura. Sampai kepada opsi data daerah mana yang ingin kita ketahui datanya, sampai ketingkat TPS. Menurut saya ini luar biasa. Transparansi publik dan profesionalisme IT-nya sangat baik. Muskil untuk bisa diretas oleh hacker manapun.
Di tengah tampilan situs, baru kita bisa melihat tabulasi statistik persentase perolehan suara sementara pilpres 2019, dari dua paslon tersebut.
Lanjut ke bawahnya, kita akan menemukan data suara rakyat yang sudah masuk ke KPU dari tiap provinsi. Dan perbandingan jumlah suara antara kedua paslon. Misal, untuk wilayah provinsi Banten perolehan suara 01. 52.341 / 02.111.921. Menunjukan validitas data suara pemilih yang masuk baru 164.262 suara/orang. Dan yang unggul dari paslon 02 Prabowo, 50% lebih di atas 01. Jokowi. Bisa dibilang, Banten umumnya pro Prabowo.
Beda lagi dengan di Jawa Timur, Jawa tengah, dan Luar Negeri. Kebalikannya, dari Banten, yang unggul di sana paslon 01. Silakan cek sendiri saja.
Penutup
Dari tiga sumber situs Real Count di atas, ketiganya memiliki validitas data yang sama sumbernya, yaitu dari form C-1 di TPS se-Indonesia. Hanya saja, untuk dua situs ke-1 (RDPS) dan ke-2 (AJTPS), memiliki kekurangan sumber data yang menyeluruh dari seluruh TPS di Indonesia (813.350). Penulis meyakini, keduanya hanya menerima data C-1 dari random sampling yang disebar di lokasi (maksimal 15.000 TPS), dan dari responden yang mau mengunggah data C-1 ke situsnya.
Sedangkan situs KPU, pemilu2019.kpu.go.id. Selain resmi milik penyelenggara pemilu (KPU) yang diamanati Undang-Undang, juga memiliki keunggulan dalam penyajian info publik, keamanan situs, keterbukaan data dan validitasnya. Memungkinkan objektifitasnya cukup signifikan. Dan KPU pantas dijadikan sebagai rujukan SHAHIH dari pesta demokrasi Pemilu 2019 kali ini.
KPU sebagai penyelenggara pemilu 2019, jangan terus dilemahkan, hanya lantaran sebagai lembaga pemerintah, dan mengalami human error di tingkat KPPS. Kalau ending hasil pemilu bukan dari KPU, dari siapa lagi? Sedangkan dua situs Real Count yang lain banyak memiliki kekurangannya. KPU tetap jadi rujukan akhir penetapan pilpres-pileg di pemilu 2019 ini, yang paling Shahih, objektif, valid, dan profesional.
Silakan dipantau terus. Semoga manfaat.

Wassalam.