Akhirnya rekomendasi TGIPF Kanjuruhan keluar kemarin. Pak Mahfud MD sebagai pimpinan menyampaikan hasil temuannya. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah rekomendasi agar jajaran pengurus PSSI mengundurkan diri. Rekomendasi ini tidak hanya tertuju pada Iwan Bule selaku Ketua Umum PSSI, seperti apa yang diminta para netizen. Pengunduran diri ini termasuk juga para EXCO, mereka dianggap gagal mengelola sepak bola.
Dalam menyampaikan rekomendasi ini, tampak bahwa TGIPF sangat berhati-hati dalam memilih dan memilah diksi. Lihat saja pada apa yang Pak Mahfud MD sampaikan: "Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral ...." (cnnindonesia.com, 14 Oktober 2022).
Pemilihan diksi ini bukannya tanpa alasan. Karena bagaimana pun juga kedudukan PSSI di bawah FIFA tidak dapat diatur-atur oleh negara. Kejadian tahun 2015 bisa terjadi jika campur tangan negara dilakukan, di mana FIFA bisa menjatuhkan sangsi terkait dengan campur tangan ini.
Sebenarnya sikap lepas tanggung jawab PSSIlah yang menimbukkan kejengkelan publik, sehingga muncul tuntutan agar Iwan Bule mundur lewat petisi yang digalang beberapa pihak. PSSI sendiri menolak bertanggung jawab karena mereka berlindung di balik regulasi. Dalam pasal 3 ayat 1 d, Bab Tanggung Jawab Regulasi Keselamatan dan Kemanan (RKK) PSSI Tahun 2021. Dalam regulasi itu disebutkan bahwa PSSI lepas dari tanggung jawab, karena kasus itu semua merupakan tanggung jawab dari Panpel. (okezone.com, 12 Oktober 2022).
Statuta inilah yang menjadi ajang perdebatan sengit antara TGIPF dengan PSSI saat mereka bertemu di kantor Kemenko Polhukam. Walaupun pada akhirnya PSSI berjanji untuk melakukan perbaikan-perbaikan termasuk regulasi keamanan dan keselamatan.
Sikap Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI sendiri sebenarnya sudah mengalami beberapa perubahan. Dari sikap menolak bertanggung jawab, beberapa hari lalu sudah berubah dengan menyatakan siap bertanggung jawab. Namun untuk urusan mundur, Iwan Bule tetap bertahan. Menurutnya, justru sikap bertahan itu merupakan salah satu wujud tanggung jawab.
Nah seandainya Iwan Bule bersedia mundur, apakah masalah menjadi selesai? Pertanyaan ini tampak layak ditampilkan. Sebab dapat dipastikan yang mundur tidak hanya Ketua Umum saja, seperti apa yang direkomendasikan oleh TGIPF. Paling tidak termasuk juga EXCO, atau malahan seluruh pengurus, kita belum tahu.
Taruhlah jika seluruh pengurus mundur, maka mau tidak mau KLB pun harus digelar. Pelaksanaan KLB pun tidak semudah membalik telapak tangan, butuh persiapan dan dana yang tidak sedikit. Selain itu, tidak dapat dimungkiri akan terjadi "pertempuran" berbagai pihak yang berkepentingan untuk masuk dalam kepengurusan baru. Apakah justru ini tidak mengaburkan dari fokus masalah yang saat ini dihadapi. Bisa saja justru tragedi menjadi kuda tunggangan pihak-pihak tertentu.
Tapi semoga saja itu tidak terjadi. Alangkah indahnya jika semua pihak fokus dulu untuk membenahi tata kelola sepak bola tanah air, agar tercipta iklim sepak bola yang benar-benar sejuk. Menempatkan sepak bola yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan bukan sekedar urusan komersial semata. Apalagi AFC dan FIFA telah mengulurkan tangan mereka untuk turut membenahi.
Lembah Tidar, 15 Oktober 2022
