Mohon tunggu...
Agus Setiadi Sihombing
Agus Setiadi Sihombing Mohon Tunggu... Stay humble and being long-life learner!

Mewujudkan impian dengan menghadirkan mimpi bagi banyak orang.

Selanjutnya

Tutup

Kesehatan

Pencegahan dan Pengendalian COVID-19: Ahli Kesehatan Masyarakat Bisa Apa?

23 Mei 2020   13:44 Diperbarui: 23 Mei 2020   13:44 131 2 0 Mohon Tunggu...


Hingga artikel ini ditulis, berdasarkan data dari kompas.com per Jumat (22/5/2020), jumlah orang yang terjangkit COVID-19 total berjumlah 20.796 orang. Dikhawatirkan, penambahan pasien positif COVID-19 akan terus bertambah dan berisiko terhadap terjadinya klaster-klaster baru penyebaran COVID-19 mengingat mulai beraktivitasnya masyarakat secara ‘new normal’ namun tidak menerapkan protokol pencegahan infeksi COVID-19. Lebih parahnya lagi, ketidakmampuan kebijakan dan peraturan pemerintah dalam meng-counter, miskoordinasi antara pusat dan daerah beserta lembaga-lembaga di dalamnya, serta apatisnya masyarakat Indonesia dalam menyikapi pandemi COVID-19, sudah barang tentu akan membenarkan kekhawatiran di atas.

Melihat permasalahan di atas, penanggulangan COVID-19 ‘harus’ mendapat perhatian serius.   Dalam hal ini, semua pihak harus aware akan pentingnya gotong royong memberantas penyebaran COVID-19 dengan bersumbangsih melalui kapasitas dan keterampilan yang dimilikinya. Ahli kesehatan masyarakat merupakan salah satu di antaranya.  

Semenjak importasi COVID-19 yang mengekspansi Indonesia Maret lalu, peran ahli kesehatan masayarakat semakin dianggap penting. Upaya terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 adalah 'challenge' bagi para ahli kesehatan masyarakat untuk menunjukkan peran dan kontribusi dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. 

Lantas, apa saja yang bisa dilakukan para ahli kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19?

Berikut ini dijelaskan peran fundamental lagi strategis yang dapat dilakukan para ahli kesehatan masyarakat dalam menunjukkan kapasitas dan kontribusinya terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19.


1. Melakukan Surveilans Epidemiologi
Ahli kesehatan masyarakat memiliki ilmu dan kapasitas yang fundamental untuk diterapkan dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan masyarakat, termasuk COVID-19. Ilmu dan kapasitas itu dalam implementasinya adalah dengan melakukan surveilans epidemiologi (surveilans kesehatan masyarakat).

Surveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan (WHO, 2004). Menurut CDC (Center of Disease Control), surveilans merupakan pengumpulan, analisis dan interpretasi data kesehatan secara sistematis dan terus menerus, yang diperlukan untuk perencanaan, implementasi dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat, dipadukan dengan diseminasi data secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang perlu mengetahuinya. Singkatnya, surveilans adalah suatu kegiatan pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada masyarakat sehingga dapat dilakukan penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan efektif. Tujuan surveilans adalah melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit dalam masyarakat sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa (KLB), memperoleh informasi yang diperlukan bagi perencanaan dalam hal pencegahan, penanggulangan maupun pemberantasannya pada berbagai tingkat administrasi (Depkes RI, 2004).


Lebih lanjut, surveilans kesehatan masyarakat merupakan proses pengumpulan data kesehatan yang mencakup tidak saja pengumpulan informasi secara sistematik, tetapi juga melibatkan analisis, interpretasi, penyebaran, dan penggunaan informasi kesehatan (Timmreck, 2005). Surveilans kesehatan masyarakat adalah pengumpulan dan analisis data secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian didiseminasikan (disebarluaskan) kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya (DCP2, 2008). 

Hasil surveilans dan pengumpulan serta analisis data digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang status kesehatan populasi guna merencanakan, menerapkan, mendeskripsikan, dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat untuk mengendalikan dan mencegah kejadian yang merugikan kesehatan. Dengan demikian, agar data dapat berguna, data harus akurat, tepat waktu, dan tersedia dalam bentuk yang dapat digunakan.

Eksplisitnya, terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19, ahli kesehatan masyarakat dapat melakukan deteksi dini di wilayah. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kegiatan surveilans rutin dan surveilans berbasis kejadian/data yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan adanya indikasi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 yang harus segera direspon. Bentuk respon dapat berupa verifikasi, rujukan kasus, investigasi, notifikasi, dan respon penanggulangan. Bentuk kegiatan verifikasi dan investigasi adalah penyelidikan epidemiologi.

Kegiatan respon penanggulangan antara lain identifikasi dan pemantauan kontak, rujukan, komunikasi risiko dan pemutusan rantai penularan. Ahli kesehatan masyarakat mampu berperan menjembatani Pusat dan Dinas Kesehatan untuk melakukan kesiapan sumber daya meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Kegiatan penemuan kasus COVID-19 wilayah dilakukan melalui penemuan orang sesuai definisi operasional. Penemuan kasus dapat dilakukan di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) lain.

Tidak kalah pentingnya, deteksi di wilayah juga perlu memperhatikan adanya kasus kluster, yaitu bila terdapat dua orang atau lebih memiliki penyakit yang sama dan mempunyai riwayat kontak yang sama dalam jangka waktu 14 hari. Kontak dapat terjadi pada keluarga atau rumah tangga, rumah sakit, tempat umum, tempat kerja dan sebagainya. Setiap pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, maupun probabel harus dilakukan penyelidikan epidemiologi. Kegiatan penyelidikan epidemiologi dilakukan terutama untuk menemukan kontak erat. Hasil penyelidikan epidemiologi dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam rangka penanggulangan atau pemutusan penularan secara lebih cepat.

Dalam praktiknya, tahapan penyelidikan epidemiologi di atas dapat dimplementasikan ahli kesehatan masyarakat dengan melakukan beberapa langkah terstruktur di antaranya: 1) konfirmasi awal KLB; 2) pelaporan segera; 3) persiapan penyelidikan; 4) Penyelidikan epidemiologi; 5) pengolahan dan analisis data; dan 6) penyusunan laporan penyelidikan epidemiologi.
 
Tujuan penyelidikan epidemiologi di atas dilakukan ahli kesehatan masyarakat dalam kegunaannya, yakni: 1) mengetahui karakteristik epidemiologi, gejala klinis dan virus; 2) mengidentifikasi faktor risiko, 3) mengidentifikasi kasus tambahan; dan 4) memberikan rekomendasi upaya penanggulangan

Ahli kesehatan masyarakat juga dapat melakukan pelacakan kontak erat. Tahapan pelacakan kontak erat terdiri dari atas tiga komponen utama, yaitu: 1) identifikasi kontak (contact identification); 2) pendataan kontak erat (contact listing); 3) tindak lanjut kontak erat (contact follow up).

Setelah melakukan komponen orientasi di atas, maka tim monitoring kontak sebaiknya dibekali dengan beberapa perangkat, seperti formulir pendataan, termometer, hand sanitizer, informasi KIE tentang COVID-19, panduan pencegahan, sarung tangan, masker medis, dan alat komunikasi. Seluruh kegiatan tatalaksanan kontak dilakukan dengan empati dan pemberian edukasi kepada kontak erat. Dalam hal ini, ahli kesehatan masyarakat dapat melakukan komunikasi, koordinasi dan evaluasi setiap perkembangan.

Terakhir, ahli kesehatan masyarakat dengan kapasitas disiplin ilmunya dapat melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan dengan cepat dan proaktif yang meliputi analisis bahaya, paparan/kerentanan dan kapasitas untuk melakukan karakteristik risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Hasil dari penilaian risiko ini diharapakan dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi penanggulangan kasus COVID-19. Penilaian risiko ini dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan penyakit.

2. Menggencarkan Promosi Kesehatan
Disiplin ilmu kesehatan masyarakat meyakini bahwa promosi kesehatan ke masyarakat penting untuk digencarkan dalam menekan laju infeksi COVID-19. Sebab jika promosi kesehatan dan cara pencegahan penyakit telah dilakukan dengan baik oleh masyarakat, maka kepanikan atau kekhawatiran tidak akan terjadi dan masyarakat juga sudah terbiasa melakukan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) tanpa menunggu wabah pandemik hadir seperti halnya COVID-19 (kompas.com).

Sebagai promotor kesehatan, ahli kesehatan masyarakat menganggap bahwa promosi kesehatan adalah senjata ampuh untuk mencegah masyarakat dari datangnya penyait guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Alasannya, promosi kesehatan menjangkau lebih luas dan kompleks terhadap segala aspek yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Ahli kesehatan masyarakat dengan promosi kesehatannya dapat melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya. Promosi kesehatan tersebut dapat berupa pendidikan, pelatihan, sosialisasi atau penyuluhan kesehatan. 

Lebih jauh, ahli kesehatan masyarakat dengan menunggangi promosi kesehatan, bukan hanya melakukan proses penyadaran masyarakat dan peningkatan pengetahuan saja, tetapi disertai upaya-upaya memfasilitasi perubahan atau perbaikan perilaku di bidang kesehatan disertai dengan upaya memengaruhi lingkungan atau hal lain yang sangat berpengaruh terhadap perbaikan perilaku dan kualitas kesehatan. Bahkan, ahli kesehatan masyarakat dengan promosi kesehatannya dapat melakukan upaya yang bersifat promotif sebagai perpaduan dari upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam rangkaian upaya kesehatan yang komprehensif.


Secara implisit, ahli kesehatan masyarakat dapat berperan dengan memaksimalkan promosi kesehatan yang dalam implementasinya adalah: (1) mengampanyekan diterapkannya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); (2) menyosialisasikan cuci tangan pakai sabun (CTPS); (3) mendorong dijalankannya gaya hidup sehat bagi setiap anggota keluarga dan masyarakat; (4) menyosialisasikan konsumsi makanan sehat dan seimbang serta vitamin yang berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh dalam menangkal virus, seperti vitamin C, D, E dan lainnya; dan (5) mengampanyekan dilaksanakannya GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).

Promosi kesehatan ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung (memanfaatkan media massa dan media sosial). Promosi kesehatan secara langsung bertujuan untuk memonitor secara langsung perubahan dan kesadaran sikap, perilaku dan tindakan masyarakat menuju arah yang lebih baik. Sementara promosi kesehatan secara tidak langsung bertujuan untuk membuat luas jangkauan tersalurkannya informasi dan pesan-pesan kesehatan, mengingat bahwa media massa dan media sosial dewasa ini memiliki kelebihan dan kekuatan untuk memengaruhi, mempersuasi, dan menggerakkan masyarakat. Terakhir, agar promosi kesehatan menarik minat sehingga mau diterima masyarakat, maka pesan dan informasi kesehatan yang disampaikan oleh ahli kesehatan masyarakt harus dikemas dalam tampilan yang eye-catching dan kreatif, seperti dalam bentuk poster, video dan film edukasi kesehatan dengan konten, substansi dan bahasa yang menarik dan mudah dicerna masyarakat luas.

3. Melakukan Advokasi Kesehatan
Meskipun pemerintah sudah mengambil berbagai langkah strategis, tetapi peran ahli kesehatan masyarakat untuk aktif memastikan advokasi kesehatan masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan. Alasannya, ahli kesehatan masyarakat dengan manuver advokasinya dapat melakukan pendekatan/lobi dengan pembuat keputusan (pusat dan daerah) serta tokoh masyarakat (TOMA) formal/informal dan tokoh agama (TOGA) bersama dengan petugas kesehatan untuk melakukan kegiatan penyuluhan, konseling, dan sosialisasi melalui berbagai kesempatan. 

Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan tertulis ataupun lisan, himbauan, pembentukan kelembagaan, serta ketersediaan dana, sarana dan tenaga guna mendorong pengambil kebijakan untuk suatu perubahan yang lebih baik.

Untuk mendorong pengambilan kebijakan yang implementatif, setiap kebijakan harus terlebih dahulu dipelajari dan dirancang secara matang-matang sebelum akhirnya diteruskan ke pemerintah atau lembaga parlemen. Perancangan yang matang tersebut dapat diwujudkan oleh ahli kesehatan masyarakat dengan cara melakukan riset dan observasi (baik dengan turun ke lapangan maupun dengan memanfaatkan media atau perangkat teknologi mutakhir) terhadap lingkungan daerah mulai dari regional provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa hingga dusun serta melakukan kolaborasi dan korporasi konstruktif bersama dengan pengambil kebijakan baik pusat dan daerah beserta stakeholder terkait lainnya. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x