Posyandu adalah kata yang sudah akrab terdengar di masyarakat. Fasilitas kesehatan di tingkat dusun itu dalam sejarahnya dimulai pada tahun 1985.
Ada 3 Lembaga dan Kementerian yang ikut terlibat dalam membidani kelahirannya yaitu; Kepala BKKBN, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, masing-masing mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yaitu dengan Nomor; 23 Tahun 1985, 21/Men.Kes/Inst.B./IV/1985 dan 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu. Dengan SKB ini dilakukan pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat ke dalam satu wadah yang bernama Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).Â
Dan pada tahun 1986 di Yogyakarta bertepatan dengan peringatan hari Kesehatan nasional, Posyandu dicanangkan secara massal oleh Kepala Negara. Sejak saat itu Posyandu tumbuh dengan pesat.
Dalam operasional Posyandu di tingkat dusun, salah satu unsur penting dari pelaksanaannya adalah adanya tenaga relawan yaitu Kader.
Mereka adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela (Depkes RI 2003).
Terkait dengan tenaga pengelola Posyandu ini, maka dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan di banyak universitas dikemukakan bahwa salah satu permasalahan prinsip di Posyandu sehingga belum sesuai harapan yang diinginkan adalah karena kurangnya kapasitas ataupun kemampuan dari Kader dalam mengelola Posyandu. Inilah permasalahan dari Posyandu yang selama ini dialami yang perlu jadi bahan perhatian.
Adapun salah satu indikator dari ketidakmampuan Kader adalah mereka banyak yang tidak atau belum memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai dengan panduan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan Posyandu.
Sebagai akibatnya rekan-rekan Kader Posyandu seringkali terjebak dalam rutinitas. Mereka melaksanakan Posyandu dari tahun ke tahun tanpa pernah mengevaluasi sejauh mana yang dilaksanakannya itu menuai hasil ataukah tidak.
Rendahnya kemampuan kader memang tidak terlepas dari proses rekrutmen kader yang dasarnya dahulu mengacu pada siapa yang mau kerja sukarela, bukan berdasarkan hasil seleksi yang ketat sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
Selain itu tidak adanya atau kurangnya bimbingan serta pelatihan terhadap Kader Posyandu.
Sebagai akibat dari kurangnya kemampuan itu adalah Posyandu menjadi monoton dari waktu ke waktu. Adapun pemandangan Posyandu yang terlihat monoton itu adalah Bidan memeriksa ibu hamil di ruangan tertutup, juru imunisasi (jurim) menyuntik bayi dan wanita hamil, lalu kader menimbang balita dan mencatat hasilnya di buku KIA yang mana di sana ada KMS (Kartu Menuju Sehat).Â
